Bandar Lampung - Karena wabah virus corona (Covid-19). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat, menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang tadinya dijadwalkan pada 23 September menjadi 9 Desember 2020. 

Kesepakatan itu, didapat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Rahman.

Akan tetapi jika wabah virus corona masih terjadi ketika Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kemungkinan akan ada anggaran berubah dari jumlah tanda terima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelumnya, karena diperlukan untuk sarana penunjang pencegahan corona.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Badri Tamam mengatakan, pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI. Karena itu baru kesepakatan DPR dengan kemendagri dan pemerintah. "Kita belum bisa ngomong, dan itu kewenangan dari KPU. Pemerintah hanya memfasilitasi, kalau ada surat dari kpu pusat ada penambahan biaya, ya pemerintah menambah," ujarnya, Kamis (16/4/2020).

Ketika ditanyakan jika ada perubahan atau penambahan anggaran pilkada, pemkot akan menggunakan dana tersebut dari mana? "Ya posnya di APBD semua, ya nanti kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU pusat," katanya. (*)