Lampung Barat - Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk rehabilitasi tambal sulam jalan dengan hotmik, pelapisan aspal dan penanganan longsor kecil seperti talud dan normalisasi drainase di Lampung Barat yang dikerjakan oleh PT. Soyuren Indonesia dan PT. Gupeta Wira Utama selaku pengawas pekerjaan diduga asal jadi.

Hal tersebut terlihat saat Kupastuntas.co mendatangi salah satu lokasi yang berada di Pekon (Kenali), kecamatan Belalau pada Kamis (21/5/2020). 

Terlihat dilokasi ada pasangan dinding talud yang sudah hancur, bahkan tidak sedikit yang berlubang diduga karena minimnya penggunaan semen dan adanya penggunaan batu bulat.

Namun , dilokasi tidak ditemukan satupun pekerja sehingga tidak ada yang bisa dimintai keterangan. Beruntung saat wartawan melakukan peliputan, salah satu pengguna jalan yang melintas dilokasi menghampiri. 

Dalam obrolan singkat, ia mengungkapkan bahwa proyek yang menghabiskan anggaran Miliaran rupiah ini patut dipertanyakan.

"Seperti yang  kita lihat, kondisinya sangat jauh dari harapan, saya seminggu yang lalu lewat disini masih ada pekerja, tapi masa iya pasangan batu yang baru menghitung minggu ini sudah mulai hancur,” ucapnya.

“Sepertinya ini ada yang tidak beres, penggunaan batu bulat dan rendahnya kualitas adukan semen mungkin menjadi salah satu penyebab. Ini tidak bisa dibiarkan, bila perlu aparat penegak hukum turun tangan," ungkap sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya ini.

Karena tidak mendapat keterangan dari pihak pekerja, Kupastuntas.co mencoba menghubungi Sukirno, selaku pelaksana lapangan pada kegiatan tersebut melalui pesan WhatsApp nya dengan disertai foto hasil tinjauan dilapangan.Akan tetapi Sukirno tidak merespon meskipun pesan yang diterimanya sudah dibuka dan baca.

Baca Juga: Gunakan Batu Bulat, Proyek APBN Senilai 21 Miliar di Lambar Jadi Polemik

Padahal diberita sebelumnya, Sukirno menerangkan dan membenarkan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari anggaran APBN murni tahun 2020, balai wilayah Provinsi Lampung dan Sumbagsel. Namun karena adanya Covid-19 terjadi pemotongan anggaran, dari 21 Miliar tinggal sekitar 14 Miliar lagi, sehingga ada beberapa titik yang sudah direncanakan oleh PU gagal dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran. (*)