Lampung Timur - Untuk mengantisipasi gejolak masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan tunai dari pemerintah pusat, pamong Desa Gondangrejo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur melakukan siasat pemerataan, hal tersebut di akui oleh Kepala Seksi Pemerintahan desa setempat, Hendi, Senin (1/6/2020).

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gondangrejo, Hendi menjelaskan, telah mengajukan sebanyak 440 Kepala Keluarga (KK) agar mendapat bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu, namun setelah diverifikasi dari Pemerintah Pusat yang menerima bantuan tersebut hanya sebesar 291 KK sesuai kuota.

Namun hasil verifikasi tidak sesuai fakta dalam pendataan kriteria ekonomi menengah kebawah , sehingga berdampak pada cemburu sosial bagi warga yang tidak lolos verifikasi dan kondisi ekonominya masuk kriteria menengah kebawah. "artinya yang lulus verifikasi pendataan ekonomi nya lebih baik dari yang tidak lulus,”Ujar Hendi.

Hendi mengatakan, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, maka pamong desa dengan melibatkan sepuluh kepala dusun, melakukan musyawarah untuk mencari solusi. Hasil musyawarah tersebut yaitu mereka yang menerima bantuan BLT 600 ribu dipotong 200 ribu untuk diberikan kepada yang tidak menerima.

Potongan dari Rp 200 ribu tersebut dari 291 orang dikumpulkan dan diberikan kepada warga yang tidak mendapat bantuan khususnya yang namanya sisa diajukan dan tidak masuk verifikasi. Hal yang dilakukan pamong desa setempat sebenarnya memang tidak masuk dalam peraturan pemerintah. "Tapi kami lakukan demi kenyamanan masyarkat di desa, inti nya kami potong bukan untuk pamong desa,” Tegas Hendi. (*)