Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan dan meminta dalam proses kampanye pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung mulai 15 Juni mendatang, hingga waktu Pemilihan pada Desember mendatang, lebih banyak menggunakan media Daring (Media Sosial) atau secara virtual, guna meminimalisir kontak fisik saat kampanye. Hal ini dikarenakan Mengingat, saat ini Indonesia masih menghadapi Wabah Pademi Covid-19.

Keputusan tersebut disambut baik oleh Pengamat politik, Budi Kurniawan, yang juga Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (Fisip) Jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Lampung. Dirinya mengaku setuju keputusan tersebut. Mengingat ke depannya tidak bisa lagi melibatkan banyak orang dalam sebuah momen ditambah mulai disosialisasikan ada New Normal di masa Pademi Covid-19 ini. 

"Saya setuju dengan wacana tersebut. Tetapi yang harus dipahami dan menjadi, tidak semua masyarakat yang bersentuhan langsung atau terlibat dalam medi sosial dan dapat mengakses internet. Tapi ini pilihan yang tepat dimasa pandemi ini," ungkapnya saat dihubungi via telepon, Kamis (04/06/2020). 

Selain itu, Budi juga menyarakan kepada pemerintah memikirkan bukan hanya disaat kampanye saja menggunakan media elektronik, tetapi juga disaat pemilihan juga bisa menggunakan sistem e-Voting. Karena menurutnya penggunaan e-voting tersebut juga dapat menggurangi penggunaan anggaran yang dinilai sangat besar. Sementara dalam penuntasan kemiskinan sangat minim.

"Pemerintah harus memikirikan hal tersebut, Pilkada ini banyak anggaran, sedangkan penuntas kemiskianan minim. Karena mengapa negara lain bisa, kita tidak bisa, ini hanya tinggal ada tidaknya kemauan dari pemerintah," ujarnya.

Sementara saat ditanya seberapa efektif, penggunaan media sosial dalam berkampanye, dan apakah akan mengurangi kualitas dari Pilkada tersebut. Menurut Budi, kualitas atau suksesnya Pilkada itu bukan dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilihan, tetapi dilihat dari hasilnya, apakah pemerintah yang terpilih mampu menerapkan sistem pemerintahan yang baik. 

"Tetapi hasilnya yang bisa kita lihat, bagaimana pemerintah terpilih mengemban dan menjalankan pemerintah dengan baik. Itu yang harus menjadi indikator dan paragdigma dari pemerintah itu sendiri," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bakal Calon Kepala Daerah yang maju sebagai calon independen di kota Bandar Lampung, Firmansyah, ragu dengan kualitas Pilkada apabila tetap berjalan di tengah Pademi.

"Ya sebenarnya masih kurang 'Srek' dengan Pilkada di bulan Desember, agak khawatir dengan kualitas Pilkada. Sebaiknya pemerintah tunda, karena tidak ada hal yang urgensi, terkait pemaksaan Pilkada. Karena kemungkinan golput luar biasa, karena khawatir masyarakat tidak hadir," ungkapnya.

Namun meskipun begitu, pihaknya mengaku akan tetap menjalani apabila memang harus dilaksanakan pada Desember mendatang. Dan lebih meningkatkan sosialisasi menggunakan media sosial, meskipun akan pada dasarnya tidak semua masyarakat yang menggunakan media sosial, itu pun masyarakat di kota, bagaimana dengan masyarakat yang di desa-desa.

"Selain itu kita juga akan tetap jumpa ke masyarakat, tapi tidak pertemuan ramai, hanya pertemuan terbatas. Jadi 'dor to dor',  kita pakai masker minimal, menjumpai dan mendegarakan aspirasi masyarakat. Karena kalau pertemuan yang ramai akan beresiko terpapar. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab orang terpapar," ujarnya. 

Disisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas menilai, wacana ini belum diterima sebagai acuan pengawasan dan belum bisa merespon wacana tersebut. Menurut anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, pihaknya belum bisa merespon terkait wawacana Kemendargri tersebut. Pasalnya, tahapan Pilkada itu merupakan domainnya KPU sebagai penyelenggara pemilu dan diatur dalam PKPU.

"Tetapi pada dasarnya, apapun bentuk tahapannya kita (Bawaslu) optimis, setiap tahapan akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan," tandasnya. (*)