Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan penerimaan gratifikasi senilai total Rp14,6 miliar pada kurun waktu Januari hingga Juni 2020. 

Dari jumlah tersebut, 13 laporan penerimaan gratifikasi (pemberian yang diterima oleh pegawai negeri) diantaranya berasal dari Lampung.

Video :  4 Bulan Jadi Buronan, 4 Orang Maling Motor di Lampung Timur Diringkus Polisi

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kidung menjabarkan, 13 laporan itu berasal dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Provinsi Lampung. "Tiga laporan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dua dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan delapan dari Pemerintah Provinsi Lampung,” beber Ipi saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2020).

Bentuk laporan penerimaan gratifikasi beragam, mulai dari uang, barang, makanan hingga hadiah pernikahan dan berbagai fasilitas lainnya.

Dari semua laporan itu jenis laporan yang paling banyak diterima berupa uang atau setara uang yaitu berjumlah 487 laporan. Sedangkan yang berjenis barang sebanyak 336 laporan, kemudian yang berbentuk makanan berjumlah 157 laporan, dan bersumber dari pernikahan baik berupa uang, kado barang dan karangan bunga sebanyak 44 laporan. Sedangkan untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon dan fasilitas lainnya total 58 laporan.

"Medium pelaporan yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan laporan adalah melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) milik unit pengendali gratifikasi (UPG) berjumlah 489 laporan. Selanjutnya, GOL individu berjumlah 295 laporan, kemudian surat elektronik 199 laporan, surat atau pos berjumlah 47 laporan, datang langsung 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi WhatsApp 6 laporan,” terangnya.

Ipi menegaskan, pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Gratifikasi tersebut dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

"Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C. KPK mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang, pada kesempatan pertama,” tandasnya.

Jika terpaksa menerima, kata dia, laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG pada instansi masing-masing atau melalui aplikasi GOL pada Handphone pribadi dengan mengunduh aplikasi tersebut di Play Store atau App Store. Selain itu, pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. (*)