• Kamis, 01 Oktober 2020

Cegah Kecurangan, Diskoperindag Lambar Tera Ulang Timbangan Pedagang

Kamis, 13 Agustus 2020 - 15.56 WIB
56

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Dikoperindag) Kabupaten Lampung Barat melakukan tera ulang terhadap timbangan pedagang di pasar. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari tindakan pedagang nakal yang tidak jujur dalam menggunakan timbangan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Dikoperindag) Kabupaten Lampung Barat melakukan tera ulang terhadap timbangan pedagang di pasar.

Kepala Diskoperindag Lampung Barat, Yuda Setiawan dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan bahwa untuk tahun 2020 ini pihaknya ada program tera ulang untuk timbangan yang dipusatkan di dua Kecamatan yakni Kecamatam Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS).

Hal itu kata Yuda untuk memastikan agar konsumen tidak dirugikan karena tidak akuratnya timbangan milik pedagang dan sejauh ini sudah di sosialisasikan bahkan pihaknya juga sudah melakukan tera ulang timbangan di dua pasar di dua Kecamatan tersebut.

"Kita sudah melakukan tera di dua pasar dengan berbagai jenis timbangan mulai dari timbangan pegas, dacin, dan timbangan duduk sentisimal terhadap 83 pedagang di pasar Pungkalan dan pasar Sukajadi. Tapi, dari hasil yang kita peroleh malah pedagang yang dirugikan karena timbangannya sudah tidak akurat," kata Yuda, Kamis (13/8).

"Alhamdulillah antusias masyarakat untuk melakukan tera ulang cukup tinggi, dan perlu diketahui pelayanan yang kita berikan tidak dipungut biaya sedikitpun, jadi betul-betul gratis, kecuali kalau perbaikan timbangan itu sudah beda lagi karena yang gratis hanya untuk tera saja," sambung Yuda.

Yang menjadi catatan tegas Yuda, pihaknya hanya menggratiskan pelayanan tera ulang. Oleh karena itu masyarakat jangan sampai salah paham atau salah informasi karena ada sebagian pedagang yang minta dibenarkan timbangannya.

"Karena takut salah paham, jadi masyarakat atau pedagang yang bayar hanya yang melakukan perbaikan timbangan saja, biaya nya pun bervariasi, sesuai dengan tingkat kerusakan. Karena keterbatasan SDM kemaren kita masih minta bantuan dari Provinsi untuk yang melakukan perbaikan," tandasnya. (*)