Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Ike Edwin dan Zam Zanariah akan menggunakan jalur hukum dan menolak menempuh jalur sengketa pemilu untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (21/08/2020) lalu.

Dimana, menurut Ike Edwin, KPU diduga telah memanipulasi dukungan dirinya pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan (PPK). Dimana dalam rapat pleno di tingkat kecamatan jumlah dukungan suara sebanyak 45.222 yang diverifikasi faktual, sebanyak 36.001 dukungan pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sedangkan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hanya sebanyak 9.221 dukungan. Sementara dari data dukungan yang dimiliki Tim Pasangan Calon dari total 45.222 dukungan yang diverifikasi, yang memenuhi syarat sebanyak 26.077 dukungan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung, Candrawansah mengatakan pihaknya sebagai lembaga pengawas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung hanya bersifat mengakomodir apabila ada keberatan. Tetapi apabila pasangan calon ingin mengunakan jalur lain, itu adalah hak seseorang paslon apabila terbukti pelanggaran Pidana pemilu ataupun kode etik, dipersilahkan kepada pasangan calon.

"Tetapi ada jalur hukum lainnya, yakni sengketa. Maka kita mempersiapkan tempat perangkat administrasi dan formnya  di dalam menghadapi gugatan sengketa kepada Bawaslu," ujarnya. 

Sementara itu sebelumnya, KPU kota Bandar Lampung menghargai apa keputusan yang akan diambil oleh Paslon dalam menanggapi keputusan dari KPU Bandar Lampung.

"Menolak untuk menggunggat ke Bawaslu, PTTUN, dan MA adalah hak penuh bapaslon, kami menghargainya," ungkap komisioner KPU Bandar Lampung Fery Triatmojo beberapa waktu lalu. (*)