Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Paslon Terancam Sanksi Administrasi Larangan Berkampanye
Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung, Candrawansah, saat dimintai keterangan, Selasa (8/9/2020). Foto: Sule/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bandar Lampung memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memberikan sanksi administrasi kepada pasangan calon (Paslon) yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di masa Pilkada 2020.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrawansah menerangkan, dirinya menyayangkan pada pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi masih ada Bapaslon yang mengelar arak-arakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengawasan Bawaslu provinsi Lampung.
Bawaslu juga sebelumnya menyampaikan kepada Bapaslon bagaimana pengaruh dari Covid-19. Karena ini sudah masuk dalam peraturan KPU, maka hal ini masuk pengawasan Bawaslu.
"Bawaslu akan merekomendasikan kalau memang ditemukan pengumpulan massa," ungkapnya, Selasa (8/9/2020).
Baca juga : KPU Bandar Lampung Temukan 322.955 Pemilih yang Dinyatakan TMS
Hal ini bisa diberikan sanksi administrasi. Dimana bila ada hal tersebut, Bawaslu akan mengkajinya dan akan memberikan rekomendasi ke KPU.
"Bisa sanksi administrasi seperti tidak boleh kampanye, baik sekali seminggu atau satu bulan," lanjutnya.
Bawaslu juga akan memastikan adanya pengawasan kampanye di media sosial atau daring. Menurutnya yang paling utama dalam kampanye daring adalah tidak boleh menyebarkan hoax dan kampanye hitam. (*)
Video KUPAS TV : Herman HN Minta Satuan Linmas Tangkap Oknum Tim Sukses Calon Walikota Yang Bagi Bagi Uang!!!
Berita Lainnya
-
Mahasiswa Terbaik Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia Terapkan PLTS untuk Pertanian Hidroponik Berkelanjutan di Lampung
Kamis, 14 Mei 2026 -
Kuasa Hukum Bantah Arinal Terlibat Korupsi Dana PI 10 Persen: Sepeser Pun Tidak Pernah Menerima Uang
Rabu, 13 Mei 2026 -
Kuasa Hukum Sebut Kasus Dana PI 10 Persen Janggal, Ana Sofa Yuking: Kerugian Negara Saja Tidak Ada
Rabu, 13 Mei 2026 -
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Chromebook Rp2,1 Triliun
Rabu, 13 Mei 2026








