Lampung Barat, kupastuntas.co - Di tengah pandemi  Covid-19 yang sedang berakhir, 3 pimpinan Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat kompak meminta agar pemerintah setempat fokus dengan ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan ketiganya dalam rapat kerja badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dan OPD terkait pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2020.

Dalam rapat yang digelar diruang sidang Maghgasana lingkungan kantor DPRD ini, Erwansyah yang juga wakil ketua II DPRD Lampung Barat meminta agar pemerintah mengurangi kegiatan seremonial ditengah pandemi covid-19.

"Jadi pak Sekda, khusus untuk dinas ketahanan pangan, Sat-PolPP, Rumah Sakit, BPBD, dinas Pendidikan yang berkaitan dengan penangan Covid-19 harus menjadi perioritas penganggaran," kata politisi Parta Gerindra ini, Selasa (22/9/20).

Iwan sapaan akrap Erwansyah, juga menegaskan bahwa saat ini Pasar-pasar  sudah mulai sepi, artinya perputaran ekonomi mulai menurun dan itu harus diantisipasi sehingga ketahanan pangan harus menjadi fokus bersama.

"Ketahanan pangan harus dipikirkan  bersama, kita sepakat agar tahun ini ketahanan pangan mandiri harus dibina karena kita tidak tahu Covid ini akan sampai kapan sedangkan kebutuhan tentu akan terus mengalami kenaikan," tegas Iwan.

Ditempat yang sama, hal serupa juga disampaikan Ketua DPRD Edi Novial. Politisi partai PDI Perjuangan ini menekankan jangan sampai ada masyarakat Lampung Barat yang kelaparan jika terjadi krisis ekonomi atau dampak dari pandemi Covid-19.

"Masyarakat perlu makan kedepan dan tidak terlalu bergantung dengan Pemda, oleh karena itu saya juga sepakat agar kita berpikir bagaimana agar jangan sampai ada warga kita yang kelaparan nantinya, dan itu ada di ketahanan pangan," ujar Edi Novial.

Sedangkan wakil ketua I DPRD Lampung Barat, Sutikno, selain setuju untuk penguatan ketahan pangan dirinya juga meminta agar tim gugus tugas atau Sat-Pol PP secara khusus lebih tegas dalam penaganan Covid-19 di tengah masyarakat.

"Sudah waktunya kita harus tegas dalam kinerja dilapangan, siapa yang tidak patuh silahkan ditindak, jadi Sat-PolPP jangan hanya sekedar sosialisasi. Bila perlu anggaran disitu ditambah, tidak masalah yang penting kita terhindar dari Covid-19," singkat politisi Partai Demokrat ini. (*)