Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Keluarga Besar Nahdalatul Ulama (KBNU) kirim surat terkait pandangannya atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung nomor 02/Reg/L/PSM-PW/08.00/XII/2020.

Dalam surat tersebut, KBNU meminta KPU Bandar Lampung untuk menolak putusan Bawaslu yang dinilai bermasalah secara hukum.

Koordinator PBNU kota Bandar Lampung,  Muhammad Irpandi mengatakan, terkait putusan Bawaslu Lampung, pihaknya telah melakukan kajian secara hukum.

Menurutnya laporan yang dilayangkan oleh Pihak terlapor yakni Paslon 02 M. Yusuf Kohar-Tulus Purnomo tidak layak untuk diregistrasi, karena yang dipermasalahkan adalah Walikota Bandar Lampung yang dianggap teraviliasi dengan Paslon nomor 03.

 "Seharusnya lembaga Bawaslu mengkaji ulang laporan sejak awal, seharusnya tidak registrasi karena gugatan yang disampaikan sejak awal adalah Walikota bukan Paslon. Ini hal yang lucu dan terkesan memaksakan,” ungkapnya Jumat (08/01/2021).

“Seseorang yang dilaporkan tidak terkait dalam produk hukum, kenapa menjadi masalah, karena kalau kepala daerah menjabat  10 tahun, dan melakukan hal yang baik, dan berimbas pada orang terdekatnya yah wajar dong. Sama seperti saya ketua PBNU, saya berbuat baik seluruh NU mendapatkan manfaatnya," lanjutnya.

Irpandi juga mengatakan, selain ke KPU surat pendapat ini sudah di sampaikan PWNU Lampung dan PCNU terkait pendapat tersebut. Karena menurutnya, 57 persen suara rakyat adalah hal yang signifikan, tidak boleh dilanggar oleh keputusan yang rancu

"Ini langkah formal yang PBNU lakukan sebagai salah satu kelompok masyarakat agar masyarakat NU khususnya bisa tenang. KPU harus mengeluarkan taringnya untuk mengkaji persoalan ini, karena putusan ini akan berdampak kedepannya. Dan harus meninjau putusan Bawaslu dengan menggunakan kacamata hukum bukan kacamata hitam," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : Satgas BUMN Serahkan 60 Ribu Masker Kepada Pemprov Lampung