DLH Way Kanan: Penambangan Ilegal Dapat Didenda Rp 100 Miliar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Way Kanan, Dwi Handoyo Retno, S.E., M.M. Foto: Doc/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Way Kanan - Aktivitas penambangan emas ilegal membuat tercemarnya sungai Way Umpu, Kecamatan Umpu Semengguk, Way Kanan. Juga menyebabkan aliran sungai rusak dan sungai Way Umpu menjadi dangkal akibat tertutup material pembuangan limbah tambang.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Way Kanan, Dwi Handoyo Retno, S.E., M.M, menyebutkan, kegiatan penambangan ilegal, khususnya emas di Way Kanan sudah sangat memprihatinkan.
Terkait izin tambang, Dwi mengungkapkan, hal itu ada undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) No 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral.
Dimana dalam UU Minerba, bagi kegiatan pengusaha penambangan ilegal dapat dikenakan denda paling banyak Rp100 miliar dari sebelumnya Rp10 miliar, dan sanksi penjara paling lama 5 tahun dari sebelumnya 10 tahun.
"Masalah izin kewenangannya di Kementerian pusat, bukan di Provinsi, dan itu dimatrium sampai bulan Desember kemarin. Tapi per 11 Desember tidak ada kewenangan lagi," kata Dwi, Rabu (27/1/12021).
Dwi menambahkan, untuk masalah tambang emas ilegal yang ada di Way Kanan, pihaknya hanya bisa menghimbau, karena untuk tindakan itu yang berwenang pihak kepolisian.
"Karena lambang ilegal yang ada sekarang itu jelas melanggar hukum dan pasal yang telah saya katakan tadi," lanjut Dwi.
Dwi juga mengaku, pada bulan Desember kemarin pihaknya sudah mengeluarkan surat imbauan melalui Camat untuk semua yang ada aktivitas penambangan emas ilegal. (*)
Video KUPAS TV : PEMKOT HENTIKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN CITRALAND
Berita Lainnya
-
Tujuh Pejabat Utama Polres Way Kanan Berganti, Berikut Daftarnya
Sabtu, 30 Agustus 2025 -
Proyek Jalan Simpang Empat–Kasui Kembali Dikeluhkan Warga: Debu Tebal dan Pagar Roboh Belum Diganti
Jumat, 29 Agustus 2025 -
Soal Keluhan Jalan Simpang Empat–Kasui, Bara JP dan Rubik Lampung: APH dan DPRD Harus Tinjau Ulang
Rabu, 27 Agustus 2025 -
Pegawai Karaoke Saat Jam Kerja, Bupati Way Kanan Perintahkan Kadinsos Segera Ambil Tindakan
Rabu, 27 Agustus 2025