Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Perihal terdapatnya data ganda pada 175 keluarga di enam kelurahan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan Beras Premium dalam laporan hasil pemerikasaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Sosial setempat, Tole Dailami.

Tole Dailami mengatakan bahwa pendataan tersebut sudah diperbaiki dan rekomendasi yang disampaikan DPRD pada Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan harapan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Itu sudah kita tindak lanjuti. Sudah kita lakukan perbaikan data penerimaan bantuan beras ini," ungkap Tole Dailami saat diwawancarai via telpon, Jumat (12/3/2021).

Ia juga mengatakan bahwa penyebab hal ini terjadi, salah satunya adalah adanya keluarga ganda yang tinggal dalam satu atap.

"Kadang satu rumah tuh ternyata ada dua, tiga, atau empat kepala keluarga, tapi alamatnya sama. Jadi indikasinya data ganda, padahal orangnya beda-beda, KK (Kartu Keluarga)nya beda," jelasnya.

Selain itu, Ia menambahkan, adanya keluarga yang tercatat dalam dua alamat juga masih menjadi masalahnya.

"Rata-rata mereka adalah orang tidak mampu. Mereka banyak yang ngontrak, jadi misalnya pindah ke RT lain, jadi tercatat di tempat lama dan tercatat juga ditempati saat ini," jelasnya.

Ia juga mengaku memaklumi adanya kejadian seperti ini karena pendataan ini memang dirasa cukup sulit untuk dilakukan di tengah Covid-19.

"Jadi pendataan ini kan dilakukan dalam keadaan pandemi Covid-19, jadi semua dilakukan serba terburu-buru, pendataannya dalam sekian hari sudah harus selesai, yang didata juga ratusan ribu orang, yang kayak gitu dianggap wajar lah," ungkapnya.

Kemudian Tole juga mengatakan bahwa dalam hal pendataan tersebut tanggung jawab langsungnya berada di kecamatan dan kelurahan.

"Cuma kita maklumi sajalah karena orang (red: petugas pendataan) terbatas, waktu mepet, pada saat itu juga orang sedang takut juga kan mau keluar rumah. Bahkan kemarin ada juga kecamatan yangmengirimkannya pakai tulis tangan, jadi kita ketik ulang lagi," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa yang terpenting adalah tidak adanya indikasi penyimpangan, hanya masalah data saja, dan yang menerima memang yang membutuhkan.

"Nanti kalau ada bantuan lagi, kita pakai data yang sudah diperbaiki, mudah-mudahan tidak ada yang terselip lagi," tutupnya.(*)