Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Diminta pendapat terkait masalah pajak Bakso Sony terhadap Pemerintah Kota (Pemkot), Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi mengatakan, sebaiknya tidak ada desakan atau keributan antara Pemkot dengan pengusaha, khususnya terkait masalah pajak.

Menurutnya, Pemkot sudah cukup baik dalam menindak wajib pajak/pungut yang tak patuh. Dalam kondisi ekonomi dimasa pandemi saat ini, memang sebaiknya tidak ada desakan atau bahkan keributan.

“Dalam kondisi ekonomi seperti ini, memang sebaiknya jangan lah ada desakan,” ungkap Agus Djumadi, saat dikonfirmasi kupastuntas.co, Rabu (11/8/2021).

Menurutnya, dengan menunda penyegelan atau penutupan gerai dimasa PPKM juga dapat dinilai sebagai kebijakan yang cukup relevan.

“Memang saya melihat ada sisi manusiawi juga Pemkot untuk menindak masalah Bakso Sony. Tapi meski begitu, Pemkot juga harus punya sisi kebijakan yang lain, walaupun nantinya akan jadi dilema. Artinya pemerintah harus tarik ulur kebijakan, apalagi PPKM kan belum jelas berakhirnya kapan,” ungkapnya.

Selain dari sisi Pemkot, ia juga menilai bahwa beberapa wajib pajak sudah ada yang patuh, namun juga ada beberapa yang masih tak taat peraturan pemerintah.

Pemerintah memang dituntut tegas dalam mengambil tindakan khususnya kepada yang tak taat peraturan. Dengan memberikan ketegasan itu, memberikan batas waktu, dan lainnya.

"Menurut saya sudah cukup baik. Tinggal bagaimana wajib pajak atau Bakso Sony ini yang harus taat terhadap aturan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah kota, jika memang perpanjangan PPKM ini menjadi penghalang penindakan tegas pada Bakso Sony, maka Pemkot dapat terus melakukan pendekatan kepada Bakso Sony secara komunikatif.

“Mungkin Pemkot bisa berikan pendekatan lagi ke Bakso Sony, misalnya pendekatan secara persuasif, komunikasi mendalam, dan seterusnya itu harus tetap dilakukan oleh pemkot,” ungkapnya.

“Pokoknya pemerintah itu jangan bosan untuk mengingatkan mereka terkait hal ini. Karena pemerintah sendiri juga kan membutuhkan pemulihan ekonomi, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : DAMPAK PPKM! UPACARA HUT RI TAHUN INI AKAN DIGELAR TERBATAS