Kupastuntas.co, Lampung Utara - Permasalahan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura)  kembali ditemukan, tepatnya Desa Lepang Besar Kecamatan Abung Barat terdapat jalan Onderlagh tahun anggaran 2020 mangkrak. Diduga Kepala Desa (Kades) tersebut melakukan pemotongan insentif aparat desa sebesar Rp100 ribu tiap bulan selama setahun penuh.

Jalan Onderlagh 1.045 meter tersebut dengan pagu anggaran Rp215.154.187 dan tembok penahan tanah (TPT) 42 meter senilai Rp22 juta lebih, hingga September 2021 tidak kunjung selesai.

Tokoh masyarakat desa setempat menjelaskan, bulan Februari 2021 lalu, tim Inspektorat Lampura telah melakukan pemeriksaan dan ditemukan proyek tersebut tidak memiliki pasir dasar dengan batu pokok tidak sesuai ukuran dan tidak dilakukan pemadatan dengan alat berat.

"Pihak desa berjanji 2 minggu kemudian diselesaikan, namun sampai saat ini belum juga dikerjakan padahal sudah ada serah terima pekerjaan intern desa," jelas narasumber yang minta namanya dirahasiakan.

Selain itu, ia menyebutkan, tahun 2020 lalu seluruh aparat desa mulai dari Sekretaris Desa (Sekdes) sampai Kepala Dusun (Kadus) insentif dipotong seratus ribu per bulan.

"Kalau alasan pak Kades tempo hari dipinjam, namun terakhir dia minta diikhlaskan tapi uang itu sudah dipotong duluan," imbuhnya.

Selanjutnya, masyarakat lainnya menuturkan, bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di desa tersebut tidak ada transparansi. Ditambah lagi pembinaan PKK dan insentif guru ngaji tidak disalurkan.

"Kami di sini nggak sanggup ngomong, karena ada hasilnya nggak, malah kami dimusuhi Kades dan keluarga" jelas warga Lepang Besar.

Dari pantauan Kupastuntas.co, ditemukan kondisi jalan onderlagh tersebut sudah terbengkalai dan ditumbuhi belukar dan terdapat jembatan yang dibangun melalui DD tahun 2016 telah ambruk tanpa pernah dilalui kendaraan.

"Gimana mau dilewati jembatan itu, jalan saja belum jadi tapi sudah hancur," jelas warga di sekitar lokasi.

Di tempat terpisah, Pendamping Desa, Maskur menjelaskan, terkait jalan onderlagh pihak desa akan segera menyelesaikannya.

"Kabarnya secepatnya diselesaikan, tapi kalau ini (jembatan 2106) saya kurang paham, karena belum menjadi pendamping desa. Namun infonya ada musibah banjir bandang," jelas Maskur.

Demikian halnya dengan spesifikasi teknis, Maskur menyatakan, telah memberikan arahan dan itu hasil dari pada musyawarah desa, namun hal tersebut ditampik oleh warga.

"Enggak bener itu, itu kali kecil nggak pernah terjadi banjir," jelas warga.

Di tempat terpisah, Plt. Irbansus Inspektorat Lampura, Agus Bisri Kosyandi membenarkan adanya pemeriksaan kalan onderlagh tersebut dan pihak Pemdes Lepang Besar menyanggupi untuk menyelesaikan nya.

"Kami sudah ke sana dan merekomendasikan untuk diselesaikan, namun kenyatannya sampai saat ini belum juga selesai. Kita akan klarifikasi ke pihak desa," kata Agus. 

Agus juga mengharapkan masyarakat desa melaporkan ke Inspektorat bila terdapat permasalahan pengelolaan Dana Desa (DD) agar dapat ditindaklanjuti. (*)

Video KUPAS TV : Polres Lamsel Bongkar Aksi Penyelundupan Organ Hewan Dilindungi