Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung akan segera berpindah tangan. Sebab, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mengembalikan BLK Bandar Lampung ke pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat meninjau BLK Bandar Lampung, di Jalan Pagar Alam, didampingi Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, Selasa (21/12).

"BLK Bandar Lampung diserahkan pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Lampung sekitar tahun 1980-an. Rencananya pemerintah Provinsi Lampung akan mengembalikan BLK ke pemerintah pusat. Jadi dulu diserahkan pusat ke daerah, sekarang dari daerah kembali diserahkan ke pusat," ujar Fauziyah.

Menurut Fauziyah, pengambilalihan tersebut diharapkan mampu mendorong BLK Bandar Lampung memiliki standar pelatihan bertaraf nasional bahkan internasional.

"Kalau ini menjadi UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat), kita berharap bisa menjadi BLK berstandar nasional bahkan internasional. Hibah secara administratif sedang diproses, mudah-mudahan tahun 2022 sudah mulai pembangunannya," katanya.

Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyerahkan sekitar 20 hektare lahan untuk dijadikan tempat workshop dan pengembangan jurusan baru, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Lampung.

Fauziyah menerangkan, fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan SDM. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Indonesia dapat bonus demografi. Sampai tahun 2030, penduduk usia produktif akan menjadi mayoritas.

"Peningkatan kompetensi harus dilakukan dengan memperkuat transformasi BLK baik yang dikelola oleh pemda maupun BLK Komunitas yang pembangunan pelayanan fokasinya mendekati komunitas agar bisa memanfaatkan bonus demografi," tuturnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2021, pihaknya berencana membangun 1.000 BLK Komunitas di semua provinsi di Indonesia. Namun lantaran adanya pandemi Covid-19, BLK Komunitas hanya terealisasi 787 unit.

Fauziyah berharap BLK Komunitas mampu berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi, melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap diterima di pasar kerja atau melahirkan seorang enterpreneur.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengatakan diserahkannya UPTD BLK Bandar Lampung ke pemerintah pusat agar dapat berkembang sehingga mampu menambah soft skill masyarakat Lampung.

"Ini adalah upaya dalam peningkatan skill serta peningkatan kemampuan, karena dimasa pandemi ini pengangguran bertambah. Ini diserahkan ke Kementrian, karena fiskal kan lebih fokus ke beberapa hal seperti pembangunan jalan dan infrastuktur lainnya," ujar Chusnunia.

Ia mengungkapkan, selama ini pelatihan yang diadakan oleh BLK Bandar Lampung didominasi program pemerintah pusat, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya soft skill yang diterima oleh masyarakat Lampung yang berada di BLK.

"Misal pelatihan dari pusat ada 19 paket, tapi dari kita hanya mampu dukung 6 paket. Kalau terus dibiarkan akan berdampak. Dan kalau diserahkan oleh pusat, maka akan dibangun lebih bagus dan lebih baik. Fasilitas dipenuhi, pelatihan yang biasanya hanya 6 paket bisa menjadi ribuan paket pelatihan," ungkapnya.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengatakan Provinsi Lampung memiliki 86 BLK Komunitas tersebar di kabupaten/kota. Program ini sebagai percepatan peningkatan kompetensi SDM sehingga menjadi angkatan kerja yang terampil dan berkualitas. (*)

Artikel ini sudah terbit di SKH Kupas Tuntas Edisi Cetak, Selasa (22/12/2021) dengan judul 'Pemerintah Pusat Ambil Alih UPTD BLK Bandar Lampung'

Video KUPAS TV : PENGUNJUNG MALL HINGGA HOTEL WAJIB GUNAKAN APLIKASI PEDULI-LINDUNGI