Kupastuntas.co, Bandar Lampung  - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung, menilai jika kenaikan harga LPG nonsubsidi akan berdampak terhadap kelangkaan LPG subsidi yang dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu. 

Ketua YLKI Lampung Subadra Yani Moersalin, menilai jika dengan adanya kenaikan LPG nonsubsidi ditengah masa pandemi Covid-19 tersebut akan berdampak pada banyaknya masyarakat yang beralih untuk menggunakan LPG subsidi.

"Ditengah masa pandemi Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat lagi-lagi Pemerintah menaikkan kebutuhan pokok. Minyak goreng belum selesai sekarang LPG. Maka manusiawi, akan banyak masyarakat yang akan beralih ke LPG subisidi jika kenaikan nya begitu tinggi," kata dia saat dimintai keterangan, Senin (28/2/2022).

Ia menilai, keputusan pemerintah yang menaikan harga LPG nonsubsidi yang bersamaan dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok lainnya dinilai gegabah dan tidak mempertimbangkan kesusahan rakyat.

"Pemerintah ini mau mensejahterakan atau mau menyengsarakan rakyat. Ditengah pandemi yang daya beli menurun, pendapatan menurun, tapi disisi lain pemerintah menaikkan harga kebutuhan pokok. Dari minyak, kedelai dan sekarang menyusul gas," terangnya.

Karenanya, ia berharap agar pemerintah pusat mengkaji ulang kenaikan harga LPG nonsubsidi. Serta melibatkan dan meminta masukan dari masyarakat dalam hal ini melalui DPR RI.

"Ini bahaya, harga kebutuhan pokok sekarang tidak dikendalikan oleh negara tapi diserahkan dengan pasar. Tanpa ada persetujuan rakyat melalui DPR RI dan DPR harus ambil langkah untuk mengkaji ulang," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan jika pemerintah tidak bisa menambah kuota LPG subisidi. Hal tersebut lantaran kuota LPG subisidi telah ditetapkan ditahun anggaran sebelumnya. 

"Biasanya kuota di usulkan lebih awal, jadi tidak bisa di tambah begitu saja. Bisa di tambah tapi dengan pertimbangan yang matang. Tapi jika tidak di tambah kuotanya maka khawatir akan ada kelangkaan seperti minyak goreng," terangnya.

Sementara itu Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, mengatakan jika LPG subsidi 3 kg yang porsinya lebih dari 93 persen dari total konsumsi LPG nasional tidak mengalami perubahan harga. 

"Tapi untuk penentuan kuota itu bukan dari Pertamina tetapi dari pemerintah daerah melalui BPH Migas. Pertamina hanya sebagai operator, disuruh menyediakan sekian di wilayah mana kami siap," katanya.

Ia juga mengungkapkan jika pihaknya menyediakan LPG Bright Gas. Masyarakat yang mampu dan juga menengah keatas diimbau agar tetap menggunakan LPG Bright Gas atau LPG nonsubsidi.

"Kami mengimbau agar masyarakat yang mampu atau menengah ke atas dapat tetap menggunakan LPG Bright Gas atau LPG nonsubsidi. Karena LPG Subsidi itu untuk masyarakat yang kurang mampu," kata dia. (*)