Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung, mendukung langkah Pemerintah provinsi setempat, untuk menolak singkong dan kopi impor masuk ke Provinsi Lampung.

Ketua umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ary Meizari Alfian mendukung kebijakan yang akan diambil oleh pemprov supaya impor kopi dan singkong tidak masuk Lampung, dengan menyurati Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Baca juga : Lampung Tolak Impor Singkong dan Kopi

"Ya sangat mendukung. Karena apa yang disampaikan pak Gubernur sangat jelas, karena kita ini kan salah satu produksi terbesar kedua komoditas itu," kata Ary Meizari, saat dikonfirmasi, Senin (28/2/2022).

Ia menjelaskan, Jadi kalau sampai produk impor itu masuk, tentu itu akan merugikan para petani khususnya di Lampung. "Seharusnya malah kita bisa membantu untuk penjualan ekspor," timpalnya.

Pihaknya juga menyayangkan kalau sampai dibuka keran impor untuk dua komoditas tersebut, pasalnya, Indonesia salah satu negara penghasil singkong dan kopi terbesar.

"Akan tetapi ini juga yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini menteri perdagangan jangan sampai membuka impor. Karena impor ini apakah sangat dibutuhkan pasar, dan apakah suplay yang ada itu tidak cukup untuk menutup permintaan lokal. Karena seharusnya kita bisa melakukan ekspor," ucap dia.

Selanjutnya, jika ada pengusaha yang masih lebih memilih membeli produk impor dari pada produk lokal, maka ini sangat disayangkan.

"Karena pengusaha kita seharusnya yang terkait dengan pubrik tapioka maupun kopi itu tidak melakukan hal tersebut. Tapi saya yakin mereka lebih baik menjaga atau menyerap dari hasil petani khususnya di Lampung, karena rata-rata mereka juga punya kemitraan dengan petani-petani," ungkapnya.

Senada juga disampaikan, Wakil Ketua Kadin Provinsi Lampung, Yuria Putra Tubarat yang mendukung terhadap kebijakan Gubernur Arinal Djunaidi. Karena menurutnya memang harus seperti itu, lantaran Lampung ini mayoritas masyarakatnya petani singkong dan kopi.

"Pengusaha juga jangan sampai menyusahkan atau merusak tatanan masyarakat Lampung, karena bagaimanapun kita harus dukung kebijakan itu," tegas Yuria Putra.

Untuk itu Ia juga menghimbau pada pengusaha lain untuk tidak membeli barang impor tersebut, karena hal itu akan merusak ekonomi petani.

"Kita yakin langkah yang diambil pemprov adalah melihat situasi dan kondisi masyarakat Lampung. Jadi ini sangat bagus perlu kita dukung," tutupnya. (*)