Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada para Bupati dan Walikota untuk dapat memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri atau produk lokal.

Hal tersebut disampaikan oleh Arinal dalam acara rapat tim pengendali inflasi daerah Provinsi Lampung dalam rangka persiapan bulan suci ramadhan dan hari raya idhul fitri dan dimensi komoditi unggulan yang berlangsung di ballroom hotel Novotel, Senin (28/3/2022).

"Presiden meminta agar kita maksimal dalam menggunakan produk dalam negeri. Kita diminta untuk berhenti impor karena sebagian kebutuhan sudah di produksi dalam negeri. Bupati dan Walikota harus maksimalkan APBD untuk belanja dalam negeri," ucap Arinal.

Ia melanjutkan, butuh komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota untuk membiasakan belanja produk dalam negeri dan meninggalkan produk yang didatangkan dari luar negeri atau impor.

"Kita harus tinggalkan gaya yang bersifat fashion, kita tidak usah malu dan harus buktikan penggunaan produk dalam negeri. Bupati dan walikota juga provinsi kalau masih ada yang gemar impor maka akan di evaluasi. Tinggalkan produk luar negeri galakkan dalam negeri," ucapnya lagi.

Menurutnya, jika APBD diguanakan untuk belanja dalam negeri dengan maksimal maka hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional dan juga didaerah.

"Belanja dalam negeri atau produk lokal ini guna memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat terus ketika kita semua bisa mengganti produk impor dengan produk dalam negeri," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga mengakui jika Provinsi Lampung masih menggunakan produk luar negeri untuk belanja alat kesehatan dan juga alat pertanian.

"Kita sudah lakukan secara maksimal untuk belanja dalam negeri, tetapi untuk alat kesehatan ini masih impor. Maka Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit harus ikut membiasakan. Jika sudah ada produk dalam negeri maka gunakan, tapi jika kondisi belum memungkinkan tidak papa," tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mengungkapkan jika pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada Bupati dan Walikota untuk dapat maksimal dalam penggunaan produk lokal.

"Kita sudah buat edaran agar pengadaan barang di pemerintahan daerah menggunakan produk lokal.  Kecuali memang yang benar-benar tidak di produksi dalam energi maka masih diberikan toleransi," kata dia. 

Pada kesempatan tersebut ia juga mengungkapkan jika semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Lampung telah selesai mengisi 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Nanti masing-masing OPD mendata berapa persen pengadaan barang nya yang bisa menyerap produk lokal. Seperti misalkan sekolah dalam pengadaan alat tulis itukan sudah ada produk dalam negeri, begitu juga dengan alat kantor," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : NELAYAN GANDENG PEMKOT BANDAR LAMPUNG LARUNG KEPALA KERBAU