Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta para bupati dan walikota memaksimalkan APBD untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri atau produk lokal.

Arinal mengatakan, butuh komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dan daerah agar terbiasa belanja produk dalam negeri dan meninggalkan produk dari luar negeri atau impor.

"Presiden meminta agar kita maksimal dalam menggunakan produk dalam negeri. Kita diminta untuk berhenti impor karena sebagian kebutuhan sudah diproduksi dalam negeri. Bupati dan walikota harus maksimalkan APBD untuk belanja produk dalam negeri," kata Arinal pada rapat tim pengendali inflasi daerah Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (28/3).

Arinal berpesan agar para kepala daerah meninggalkan gaya atau fashion. Menurutnya, kepala daerah tidak perlu malu dan harus membuktikan menggunakan produk dalam negeri.

“Bupati dan walikota serta pejabat provinsi kalau masih ada yang gemar impor maka akan dievaluasi. Tinggalkan produk luar negeri, galakkan dalam negeri," tegasnya.

Arinal mengungkapkan, penggunaan APBD untuk belanja produk dalam negeri, dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional dan daerah.

Arinal mengakui bahwa Provinsi Lampung masih menggunakan produk luar negeri untuk belanja alat kesehatan dan alat pertanian.

"Kita sudah lakukan secara maksimal untuk belanja dalam negeri, tetapi untuk alat kesehatan masih impor. Maka Dinas Kesehatan dan rumah sakit harus ikut membiasakan. Jika sudah ada produk dalam negeri maka gunakan, tapi jika kondisi belum memungkinkan tidak apa-apa," tuturnya.

Arinal juga mengatakan, Pemprov Lampung terus berusaha menjaga  keterjangkauan harga sejumlah kebutuhan pokok yang rawan mengalami kenaikan saat Ramadan hingga hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

"Ketersediaan dan kejangkauan harga pangan selalu menjadi isu sangat penting, terlebih saat Ramadan dan Lebaran. Hal ini terjadi karena bersamaan dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang akhirnya berdampak pada peningkatan inflasi di daerah," kata Arinal.

Menurut Arinal, untuk menjaga tingkat inflasi tetap pada titik keseimbangan adalah tugas bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan stakeholder terkait dengan harapan tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga bahan pokok di pasaran.

"Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif perlu terus ditingkatkan. Selain itu juga harus monitoring secara langsung ke pasar-pasar oleh satgas pangan dan pemerintah kabupaten dan kota," ungkap Arinal.

Arinal melanjutkan, pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan pokok tetap lancar.  

“Untuk ketersediaan pasokan, saya minta kepada kepala daerah agar dapat mengoptimalkan pusat informasi harga strategis," pesannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan telah mengirimkan surat edaran kepada bupati dan walikota untuk memaksimalkan penggunaan produk lokal.

"Kita sudah buat surat edaran agar pengadaan barang di pemerintahan daerah menggunakan produk lokal. Kecuali memang yang benar-benar tidak diproduksi dalam negeri maka masih diberikan toleransi," kata Fahrizal.

Fahrizal minta, masing-masing OPD mendata berapa persen pengadaan barangnya yang bisa menyerap produk lokal.

“Seperti sekolah dalam pengadaan alat tulis itukan sudah ada produk dalam negeri, begitu juga dengan alat kantor," imbuhnya.

Sementara Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi, memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis dapat terpenuhi selama Ramadan dan Idul Fitri.

"Sebagai upaya pengendalian ketersediaan dan harga juga telah diadakan gelar pangan murah komoditas pangan strategis dengan melibatkan peran pelaku usaha atau instansi terkait," ucapnya.

Kusnardi menerangkan, ketersediaan sejumlah bahan pokok pada periode bulan Maret hingga Mei dipastikan aman. Untuk beras ketersediaan sebanyak 774.775 ton sementara kebutuhan 224.537 ton.

Jagung ketersediaan 732.639 ton kebutuhan 2.658 ton, bawang merah ketersediaan 329 ton kebutuhan 7.654 ton. “Meskipun bawang merah defisit tetapi kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat,” kata dia.

Kemudian bawang putih ketersediaan 2 ton sementara kebutuhan 5.714 ton, cabai besar ketersediaan 11.861 ton kebutuhan 4.653 ton, cabai rawit ketersediaan 4.765 ton sementara kebutuhan 8.000 ton.

"Untuk komoditas yang defisit akan terpenuhi dari pasokan sentral produksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah," ujarnya lagi.

Sementara untuk daging sapi atau kerbau ketersediaan 6.354 ton sementara kebutuhan 5.536 ton, daging ayam ras ketersediaan 24.370 ton  kebutuhan 15.533 ton, telur ketersediaan 37.428 ton kebutuhan 24.618 ton.

Selanjutnya untuk gula pasir ketersediaan 220.372 ton sementara kebutuhan 16.715 ton dan kedelai ketersediaan 84 ton sementara kebutuhan 188 ton. (*)

Berita ini sudah terbit di surat kabar harian Kupas Tuntas edisi Selasa, (29/3/2022).