Kupastuntas.co, Metro - Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang hingga kini belum ditetapkan tersangka menjadi sorotan berbagai kalangan. Terbaru, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Metro meminta Walikota Metro Wahdi mengambil langkah tegas untuk menonaktifkan sementara pejabat Eka Irianta.

Ketua Bidang Potensi Milenial DPD KNPI Kota Metro, Rama Muda Sepulau Raya mengatakan, permintaan menonaktifkan Eka Irianta dari jabatannya kepada Walikota tersebut bukan tanpa alasan.

Menurutnya jika mantan kepala DLH Metro, Eka Irianta tidak dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), dikhawatirkan dapat menghambat proses pembangunan di Bumi Sai Wawai.

"Hari ini kita sudah mengetahui semua bahwasanya DLH pada masa kepemimpinan Eka Irianta yang kini menjabat kepala Dinas PUTR bermasalah. Alangkah baiknya jika Wahdi selaku Walikota Metro mengambil langkah bijak agar menonaktifkan sementara para pejabat yang terlibat, supaya rencana pembangunan di Metro tidak terhambat," terangnya kepada Kupastuntas.co, Selasa (29/3/2022).

Rama mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro telah memeriksa banyak saksi atas perkara tersebut.

"Sampai hari ini sudah masuk tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Metro. Sudah ada banyak saksi juga yang dikabarkan dipanggil oleh pihak kejaksaan. Kita ingin juga Metro ini bersih, Pemkot harus segera mengambil tindakan agar roda pembangunan tidak terhambat dan berjalan dengan maksimal," ujarnya.

Tak hanya itu, mengatasnamakan KNPI Kota Metro, Rama mendesak Pemkot melakukan evaluasi terhadap para pejabat maupun ASN yang terlambat didalam perkara DLH.

"KNPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat dinas yang diduga berkaitan dengan kasus DLH.ada baiknya Walikota mengambil langkah," tegasnya.

Pria yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kejari setempat. Pihaknya berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Metro.

"Jika Walikota tidak merespon desakan pemuda, kami akan melakukan aksi. Tetapi yang jelas KNPI menyatakan sikap memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Kota Metro untuk terus bergerak memberantas para pejabat yang diduga korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Metro, Rio P Halim menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi atas kasus dugaan korupsi DLH.

"Hingga kini sudah memeriksa sekitar 20 saksi. Mungkin ke depan akan ada rilis pers lagi. Untuk penetapan Kejari masih terus mengumpulkan bukti. Namun untuk kerugian, hingga kini Kejari masih terus menghitung. Nanti kalau sudah tiba waktunya kerugian negara akan kami sampaikan,” terangnya.

Hingga kini Kejari Metro tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Seluruh saksi hingga calon tersangka dinilai kooperatif saat dimintai keterangan Jaksa.

"Sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk kerugian nya agar tidak berbeda. Semuanya kooperatif, seluruh saksi datang tanpa surat panggilan kedua, langsung datang panggilan pertama,” tandasnya.

Sementara itu dari data yang dihimpun Kupastuntas.co, dugaan korupsi yang menjadi sorotan ialah peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan sarana persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro tahun anggaran 2020.

Dasar penyidikan yang dilakukan Jaksa ialah surat perintah penyidikan nomor : PRINT-01/ L.8.12/ Fd.1/ 01/ 2022 tanggal 28 Januari 2022. Selain itu, ada juga hasil laporan penyelidikan nomor : R-01/ L.8.12.4/ Fd.1/ 01/ 2022 tanggal 27 Januari 2022. 

Selain dua surat tersebut, terdapat pula laporan dari Lentera Lampung pada tanggal 28 Juni 2021 yang juga menjadi dasar penyidikan, terkait dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pada DLH Kota Metro tahun anggaran 2019/2020. (*)