• Jumat, 16 Mei 2025

Pemerintah Kaji Pengalihan Truk Logistik ke Pelabuhan Panjang , Kadin: Pengusaha Keluarkan Biaya Lebih Besar

Rabu, 11 Mei 2022 - 08.13 WIB
169

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, didampingi Gubenur Lampung, Arinal Djunaidi saat dimintai keterangan, Selasa (10/5/2022). Foto:Ria/kupastuntas.co.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengkaji rencana pengalihan jalur penyeberangan truk logistik dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Panjang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan rencana pemindahan penyeberangan truk logistik atau bahan pokok dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Panjang masih dalam tahap diskusi antara pemerintah daerah dan pusat.

Menurutnya, jika dilihat dari data saat mudik kemarin masih tercampur antara kendaraan pribadi dengan logistik.

Erick menjelaskan, truk yang melintas dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal itu membuktikan Lampung sebagai pusat bahan pangan ikut mencukupi kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa.

“Inilah yang kita jaga supaya transportasi untuk masyarakat tidak tercampur dengan transportasi truk besar. Karena ini juga akan mengakibatkan beban pada kapal jadi berat. Juga tidak bagus kalau tidak menjaga keamanan penumpang yang naik kapal," kata Erick saat menghadiri operasi pasar murah di PTPN VII Bandar Lampung, Selasa (10/5).

Menurutnya, pengalihan truk logistik dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Panjang menjadi salah satu cara untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni dan memperlancar distribusi kebutuhan pokok.

"Rencana ini bertujuan agar logistik terus mengalir di tempat yang membutuhkan. Apakah dari Jawa ke Lampung atau Lampung ke Jawa. Dengan harapan masyarakat ikut naik ekonominya,” ujarnya.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, yang ikut mendampingi Erick Thohir, mengatakan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil bahan pangan dan penyuplai ke berbagai daerah sangat membutuhkan kemudahan akses untuk mengirim barang.

"Lampung sebagai penghasil produksi bahan pangan, dan kebijakan pelabuhan ada di pemerintah pusat. Besar harapan kami dapat diberikan kemudahan, pelabuhan juga bisa dibuat di tempat lain misal di Tanggamus dan daerah lainnya," kata Arinal.

Sementara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengkaji secara mendalam rencana pemindahan penyeberangan kendaraan logistik dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Panjang.

Wakil Ketua Kadin Lampung, Yuria Putra Tubarad, mengatakan ramainya kendaraan yang melintas dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa pada arus mudik dan balik lebaran 2022 tidak bisa dijadikan patokan serta alasan memindahkan penyeberangan kendaraan logistik.

"Jika dialihkan ke Pelabuhan Panjang apakah tidak akan menjadikan Bakauheni menjadi sepi. Mudik jangan dijadikan dasar karena saat mudik sudah otomatis kendaraan yang melintas akan ramai," kata Yuria.

Yuria mengungkapkan, lamanya jarak tempuh dari Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Ciwandan Cilegon dikhawatirkan akan meningkatkan cost atau biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha.

"Ini erat kaitannya dengan jarak tempuh karena semakin lama akan menaikkan cost. Kalau lewat Panjang semua harus ada perhitungannya. Dunia usaha itu yang penting ada hitungan yang pas," ujarnya.

Menurut Yuria, daripada mengalihkan kendaraan logistik ke Pelabuhan Panjang, pemerintah lebih baik fokus terhadap pelayanan di Pelabuhan Bakauheni guna menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Lebih baik di Pelabuhan Bakauheni ditambah armada kapal dan dermaganya. Sehingga tidak perlu antre lama. Prinsip dari dunia usaha mana yang menguntungkan tentu itu yang dipilih," ungkapnya. (*)

Berita ini sudah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu (11/5/2022).


Editor :