Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, mendorong kepada pemerintah kota di seluruh Indonesia memaksimalkan anggaran untuk belanja produk dalam negeri.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam kegiatan seminar nasional Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-22 yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Jum'at (27/5/2022).

"Kami dari kementerian terus mendorong pemda di seluruh Indonesia memaksimalkan anggarannya untuk belanja produk dalam negeri terlebih dalam pengadaan barang dan jasa," katanya saat memberikan keterangan.

Ia juga meminta agar pemda membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) agar serapan APBD minimal sebesar 40 persen dapat terserap untuk produk lokal.

"Belanja-belanja terlebih untuk pengadaan barang dan jasa didorong lewat e-katalog lokal. Mari bersama untuk mensukseskan Bangga Buatan Indonesia (BBI)," imbuhnya.

Menurutnya, dengan komitmen semua pemda dalam menyerap APBD menggunakan produk lokal maka hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

"Dalam penyerapan tersebut akan banyak pelaku UMKM yang turut tebantu. Maka ini otomatis akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," terangnya.

Sementara itu Asisten Deputi Pengembangan SDM, UKM, Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Dwi Andriani Sulistiowati, mengungkapkan jika UMKM telah terbukti sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Hal tersebut terbukti saat Indonesia mengalami resesi pada tahun 1998, hanya sektor UMKM dan koperasi yang tetap eksis dan masih mampu mendukung perekonomian daerah.

"Maka sudah sewajarnya sektor UMKM dan koperasi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu perhatian tersebut ialah dengan mengalokasikan anggaran untuk stimulan," ungkapnya.

Menurutnya, sektor UMKM mampu memberikan lapangan kerja 99,9 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5 persen, dan total tenaga kerja yang berasal dari sektor UMKM 96,9 persen.

"Namun di lapangan UMKM masih banyak sekali mengalami kendala. Seperti penguasaan teknologi informasi dan produksi, tandarisasi UMKM, manejemen dan produk hingga askes pembiayaan dari lembaga keuangan," terangnya.

Karenanya, dalam mendukung tetap eksis dan berkembang nya UMKM maka pemerintah harus mengambil langkah kebijakan seperti memberikan stimulan atau mempermudah dalam mengakses izin usaha.

"Kadang juga ada pertemuan antara UMKM dan pembeli dimana pembeli menginginkan barang dalam jumlah yang besar dan cepat, namun pelaku UMKM banyak yang tidak sanggup. Itu biasanya karena keterbatasan mesin produksi," tutupnya. (*)