Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) kembali dikeluhkan warga terkait pelayanan yang lama terutama pada antrean yang terjadi di loket pendaftaran. 

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan menegaskan, RSUDAM harus patuh terhadap undang-undang pelayanan publik.

"Standar pelayanannya kan sudah diatur bahwa masyarakat diberikan standar waktu yang jelas, standar prosedur yang jelas semuanya. Nah itu sudah dituangkan dalam UU pelayanan publik," katanya, Senin (8/8/2022).

BACA JUGA: Masyarakat Keluhkan Lamanya Antrean di Loket Pendaftaran RSUD Abdoel Moeloek

Terkait pelayanan tersebut jelasnya, Ombudsman memiliki kewenangan memantau kepatuhan instansi pemerintah termasuk rumah sakit didalam pelaksanaan UU pelayanan publik.

"Jadi perlu juga di pantau lagi rumah sakit itu. Karena sering kali masuk angin, kalau sering di sidak terus di perbaiki pelayanannya. Tapi setelah itu kumat lagi, pelayanannya jadi mengecewakan," ungkap Dedi.

Menurutnya, keluhan dari masyarakat ini perlu ditindaklanjuti, untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit plat merah itu.

"Ya artinya RSUD Abdul Moeloek perlu diberikan teguran dari berbagai lembaga seperti Ombudsman dan bisa juga DPRD termasuk Gubernur Lampung," katanya.

Oleh karenanya, Dedi menyampaikan RSUDAM ini harus cepat memperbaiki dan merespon terhadap kebutuhan masyarakat.

"Masukan dari masyarakat manageman rumah sakit harus memperbaiki pelayannya. Kalau tidak diperbaiki maka harus diberikan sanksi," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Lampung, Nurrahman Yusuf menegaskan bahwasanya apa yang menjadi laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik di RSUD Abdul Moeloek akan menjadi atensi pihaknya.

Menurutnya, RSUD Abdul Moeloek adalah rumah sakit rujukan yang memang harus cepat merespon berbagai permasalahan masyarakat yang ingin berobat.

"Ini menjadi masukan buat kita, untuk nanti kita cermati kembali. Apakah ada permasalahan terkait itu. Yang tentunya ini juga menjadi atensi kita, kenapa pelayanannya masih lama," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, biasanya masyarakat yang melaporkan ke ombudsman, yaitu perihal berobat dengan memakai BPJS yang tidak cepat dilayani. (*)