Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pesisir Barat Ir. Jalaludin menyebut bahwa pembangunan gedung DPUPR setempat sudah sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Jalaludin mengatakan, pembangunan gedung DPUPR pada termin pertama yang menghabiskan anggaran sebesar Rp10 Miliar tersebut saat ini memang belum sepenuhnya selesai dan akan kembali dilanjutkan pada termin kedua.

Baca juga : Habiskan Anggaran Miliaran, Pembangunan Gedung DPUPR Pesibar Terkesan Asal Jadi

"Untuk termin pertama memang hanya sampai segitu pembangunan nya, nanti akan ada pembangunan untuk tahap ll nya yang ditargetkan selesai Desember mendatang dengan nilai kontrak Rp5,6 Miliar," kata Jalal, Minggu (11/9/2022).

Lanjutnya, anggaran Rp5,6 Miliar yang akan digunakan untuk pembangunan tahap ll tersebut meliputi semua bangunan hingga finishing termasuk untuk pengadaan meubeler, pengadaan drainase dan lain sebagainya yang akan ditarget selesai pada Desember.

"Jadi nanti Desember kita sudah tugas di kantor baru itu, dan untuk rembesan-rembesan yang terjadi itu kan masih menjadi tanggung jawab kontraktor kita malah seneng ketahuan sekarang ada yang rusak jadi kita bisa minta untuk segera di perbaiki karena masih masa pemeliharaan mereka," ujarnya.

Bahkan untuk pembayaran pembangunan gedung tersebut  saat ini belum sepenuhnya dilunasi karena pihak kontraktror masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan sebelum di serahterimakan kepada pihaknya.

"Anggaran pembangunan itu masih terhutang Rp1,3 Miliar yang belum kita bayarkan, jadi kalau mereka tidak mau memperbaiki kesalahan yang terjadi ya enggak usah kita bayar ngapain, siapa yang rugi pasti mereka jika tidak diperbaiki, intinya sekarang masih masa pemeliharaan kalau ada yang rusak rembes mereka tanggung jawab," imbuhnya.

Jalal mengatakan bahwa pembangunan gedung DPUPR tersebut dengan anggaran Rp10 Miliar tersebut menurutnya sudah sesuai, sehingga sangat disayangkan apabila ada pemberitaan yang menyebut bahwa terkesan asal jadi dan sebagainya sedangkan sudah ada RAB nya.

"Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tetapi seharusnya bertanya kepada yang mengerti kita tidak bisa berasumsi sendiri, harus berimbang kalau mereka mengeluarkan statemen terkait pembangunan itu teman-teman juga harus mendengarkan dari kami agar berimbang," katanya. (*)