Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menganggarkan dana sebesar Rp10,6 miliar yang akan digunakan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengungkapkan jika dana tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 maka pemda diminta untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum untuk bansos bagi masyarakat. Maka untuk Pemprov Lampung nilainya Rp10,6 miliar," kata dia saat dimintai keterangan, Minggu (11/9/2022).

Mulyadi menjelaskan jika masyarakat yang akan menerima bantuan sosial tersebut berjumlah 6.650 orang yang terdiri dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tukang ojek dan juga nelayan. 

"Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan diatas bansosnya akan dibagikan selama tiga bulan. Tapi sampai saat ini kami sedang melakukan pembahasan lebin lanjut lagi termasuk dengan proses penyaluran nya," kata dia.

Mulyadi menjelaskan jika para penerima bantuan tersebut adalah warga yang namanya telah masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dipastikan bahwa penerima nya tepat sasaran.

"Data nya yang masuk kedalam DTKS tapi yang belum pernah terima bantuan sebelumnya agar tidak overlap. Data penerima ini juga langsung dari data DTKS by name by adress sehingga tepat sasaran," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, meminta agar Pemprov Lampung memastikan para penerima bantuan sosial tersebut adalah orang yang tepat.

"Jangan sampai datanya keliru sehingga oranh yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat bantuan. Jadi harus dipastikan lagi sesuai dengan by name by address," terangnya.

Mikdar juga berharap agar bantuan yang diberikan bisa berupa uang tunai agar lebih tepat sasaran dan bisa digunakan oleh penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

"Misal yang UMKM kan bisa untuk modal usaha, terus nelayan dan ojek kan bisa untuk beli bahan bakar jadi kalau bantuannya uang tunai bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima," kata dia. (*)