Kupastuntas.co, Metro - Jalan rusak di Kota Metro dinilai menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan lalulintas. Hal tersebut menjadi sorotan akademisi khususnya dalam upaya Pemerintah Kota (Pemkot) memanagemen politik anggaran yang berdampak pada pembangunan.

Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Dharmawacana Kota Metro, Dr. Sutiyo membeberkan kajiannya prihal politik anggaran dalam pembangunan.

"Isu ini menarik, kaitan kerusakan infrastruktur jalan. Kemudian dari catatan Kepolisian, jalan yang rusak menjadi salah satu penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Artinya, angka kecelakaan didominasi oleh laka tunggul yang disebabkan kerusakan jalan, tentunya ini bagus untuk diskursus mengenai kebijakan dan politik anggaran yang seyogianya dimainkan," katanya kepada Kupastuntas.co, Selasa (18/10/2022).

Ketua Stisipol Dharmawacana Kota Metro membeberkan, kajiannya terkait dengan arah kebijakan pembangunan di Bumi Sai Wawai.

"Jika kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap pembangunan, atau terdapat keterlambatan pembangunan yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur tidak terawat kemudian merugikan masyarakat, artinya ada yang salah dan harus dibenahi," ujarnya. 

Baca juga : 63 Kasus Lakalantas di Metro, Didominasi Oleh Jalan Rusak

"Jalan berlobang di Metro istilahnya ajaib, sebab jalan jelek atau rusak sebenarnya sudah jadi sesuatu yang biasa bagi warga yang tinggal di pedalaman, desa atau kabupaten. Maklum karena jauh dari kota. Tapi kemudian makanya aneh kalo di wilayah Kota seperti Metro malah di sana-sini jalan bobrok. Artinya jalan harusnya jadi prioritas anggaran Pemkot Metro," sambungnya. 

Dr. Sutiyo yang juga merupakan dosen ilmu politik menerangkan, hal yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan di daerah. Ia menilai, kaberanian dalam menjalankan program pembangunan sudah menjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin.

"Maka, dari aspek kepemimpinan publik seharusnya Wali Kota dapat lebih menonjolkan keberanian dalam mengambil kebijakan pembangunan jalan sebagai program prioritas. Konon warga memang gampang sensitif dengan pajak, jika di jalan menganga banyak lobang. Seperti ada hubungan langsung, misalnya buat apa bayar pajak kalau urus jalan saja tidak bisa," bebernya.

Dr. Sutiyo menuturkan, infrastruktur yang rusak dapat mengusik keadilan masyarakat. Menurutnya, dampak dari kerusakan jalan dapat menjadi penyumbang angka kecelakaan dan menghambat arus lalulintas.

"Tentunya, jalan rusak juga mengusik keadilan publik. Di satu sisi, Kepolisian memaksa standar laik jalan dari kendaraan bermotor. Tetapi di Metro, peningkatan angka kecelakaan malah banyak disebabkan jalan rusak. Terkait manajemen perencanaan di sektor publik juga dapat dilihat, sehingga anggaran perawatan jalan menjadi sesuai dengan kalkulasi usia jalan," tuturnya.

"Jalan rusak juga mungkin dalam proses pembuatannya ada yang belum optimal. Karenanya, dari aspek pengawasan publik lebih bagus juga untuk ditinjau kembali, khususnya dalam menganalisa kasus jalan berlubang ini," tambahnya.

Dr. Sutiyo menawarkan, solusi atas fenomena infrastruktur publik yang rusak dan menjadi penyumbang lakalantas.

"Kemudian perspektif saya sebagai bagian dari akademisi, maka solusi dari persoalan ini yakni Pemkot segera menunjukkan kinerja pembangunan dengan melakukan perbaikan jalan yang rusak, sehingga program prioritas terhadap pembangunan dapat benar-benar dirasakan masyarakat dan angka kecelakaan lalulintas menurun," kata Sutiyo. 

"Pembangunan tidak melulu bersifat fisik, tetapi sebagai Kota maka dari kaca mata politik anggaran dinilai tepat, pembangunan infrastruktur sangat layak mendapat prioritas ," pungkasnya. (*)