Kupastuntas.co, Metro - Pasca banjir mengepung Kota Metro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota setempat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk fokus terhadap program pembangunan khususnya pengentasan banjir serta mengurangi kegiatan pencitraan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution saat dikonfirmasi awak media di pelataran Wisma Haji Al-Khairiah, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Senin (24/10/2022). 

"Saran untuk Pemkot, pandai-pandailah memilih program kegiatan yang menyangkut langsung pada kebutuhan masyarakat. Berhenti lagi yang menghabiskan uang dan tidak ada hasil dan bekasnya," katanyas dalam sesi wawancara bersama awak media.

"Jadi kita minta bagaimana memanfaatkan anggaran yang dirasakan dan berkelanjutan di masyarakat. Mungkin seremonial kita kurangi, mungkin anggaran lain yang berkali-kali dilaksanakan dikurangi, karena sudah berulang," sambungnya.

Tak hanya itu, Tondi juga menyarankan, agar pemkot lebih bijak dalam membuat program. Terutama program yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat.

"Persoalan banjir ini merupakan kesalahan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Ini yang lebih penting gimana cari cara untuk solusinya, agar tahun depan tidak terulang lagi. Bagaimana pemerintah ini membagi anggaran yang ada," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, kondisi keuangan di Metro mengalami kesulitan akibat mengandalkan tranfser anggaran dari pusat.

"Saat ini, penambahan anggaran dari pusat adalah hal yang sulit. Kita ini, hanya nunggu harapan dana transfer dari pusat. Sementara pemerintah pusat mengatakan, hari ini kita mengkencangkan ikat pinggang. Intinya banjir di Metro tak perlu menyalahkan siapapun, melainkan harus saling mengevaluasi," paparnya.

"Jadi anggap aja kita sekarang tak ada pilihan, anggaran kita terkait infrastruktur juga kan tidak pernah besar, hanya tinggal kita pikirkan, kebutuhan kita ini banyak. Untuk rebah jalan perlu, untuk nanganin banjir perlu, untuk gedung-gedung pemerintahan yang kurang representatif perlu juga," tambahnya.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Pusat itu mengaku, siap melakukan seleksi anggaran yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 mendatang.

"Insya Allah, kami nanti di RAPBD 2023 lebih selektif dalam memilih program kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Mungkin tidak bisa buat masyarakat tertawa, tapi setidaknya bisa buat masyarakat tersenyum di akhir masa jabatan kami sebagai legislatif," kata Tondi.

Tak hanya itu, Tondi bahkan menyarankan agar Walikota Metro, Wahdi dapat bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat hingga pemangku kepentingan di tingkat Provinsi.

"Pemkot ini tidak diatur oleh satu Kepala, hanya mungkin nanti saat Musren, harus banyak-banyak ngopi lah. Kalau saya melihatnya gini, justru karena drainase sudah bagus dan baik, tapi tempat pembuangannya itu yang mentok. Maka Pemkot ini, harus sering koordinasi ke Provinsi, mana bagian provinsi mana bagian Metro. Kita harus sering-sering evaluasi," pungkas Tondi. 

Terpisah, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Metro, Khairul Thalib menyebut, seharusnya Pemkot sudah melakukan upaya antisipasi banjir sejak awal Walikota dilantik.

"Masalah banjir ini, persoalan yang sudah lama sejak pelantikan Walikota. Persoalan banjir besar ini terjadi sejak tahun 2021, sejak kepemimpinan beliau. Artinya, saya fikir pemerintah harusnya sudah mempersiapkan antisipasi dari awal," ucapnya.

Khairul Thalib bahkan menyarankan, agar Pemkot mengurangi kegiatan pencitraan dan berfokus pada program pembangunan.

"Kedepan ini yang dibutuhkan masyarakat adalah action, buat kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tolonglah anggaran yang sifatnya seremonial dan pencitraan itu dialihkan ke pembangunan fisik," tandas Khairul. (*)