Kupastuntas.co, Metro - Pasca beredarnya flyer 9 program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Metro yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Metro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mempertanyakan isi dari flyer tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Indra Jaya menyayangkan flayer yang merupakan isi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut baru disebarluaskan ke publik di tahun 2022.

Padahal, isi RPJMD yang berbeda dengan program janji kampanye Wahdi-Qomaru Zaman (Waru) saat Pilkada 2019 lalu seharusnya disampaikan ke publik saat keduanya dilantik menjadi Wali dan Wakil Walikota Metro.

Ia menilai, kemunculan flyer ditengah -tengah bencana banjir yang melanda warga Kota Metro tersebut menghadirkan tanda tanya besar dikalangan masyarakat. Termasuk dirinya juga mempertanyakan rilis yang disebarluaskan melalui Dinas Kominfo tersebut.

"Sebenarnya sah-sah saja tidak ada yang salah dengan itu, toh apa yang menjadi program prioritas itu memang tertuang di Perda RPJMD yang ditetapkan tanggal 25 Agustus tahun 2021," kata Indra, saat dimintai keterangan, Minggu (30/10/2022).

"Justru yang menjadi pertanyaannya kapan program prioritas itu dibuat, apa dari tahun 2021 atau tahun 2022. Kalo dari tahun 2021, kenapa baru dirilis di tahun 2022, ini yang akhirnya membuat pertanyaan itu muncul dimasyarakat," timpalnya.

Baca juga : Sembilan Program Unggulan Walikota Metro Berubah, Ini 9 Poinnya

Indra menyayangkan jika program prioritas Wali dan Wakil Walikota Metro yang dirilis menggantikan program unggulan Wahdi-Qomaru (Waru) itu justru dibuat tahun 2022.

"Dikarenakan hampir sebagian besar dari program prioritas itu sudah dilaksanakan, artinya itu sudah bukan prioritas lagi," lanjutnya.

Ia menyarankan agar Pemkot Metro dapat berfokus terhadap upaya pengentasan banjir. Selain itu, Indra juga menyinggung persoalan hilangnya pembebasan iuran komite sekolah dari program prioritas.

"Justru seharusnya pemerintah lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata, semisal masalah banjir, lampu penerangan jalan, perbaikan jalan yang rusak uang komite yang memberatkan wali murid," ujarnya.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Barat dan Selatan itu juga menjelaskan bahwa program Mall Pelayanan Publik (MPP) memang telah berjalan dan hanya menunggu peresmian.

"Seperti MPP, lah itukan memang hanya tinggal peresmian aja bulan depan. Rumah sakit pendidikan itu juga sudah dalam proses penetapan, insentif pamong dan yang lainnya itu pun sudah dilaksanakan jadi apanya lagi yang mau diprioritaskan," bebernya.

"Kalau menurut saya lebih baik pemerintah menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan dan kedepannya ada target prioritas yang akan diselesaikan baik itu yang tertuang di RPJMD maupun yang tertuang dalam visi misi beliau," imbuhnya.

Dirinya juga berharap agar Walikota dan Wakil Walikota Metro tidak menambah beban program yang telah berjalan.

"Jangan menambah beban lagi hanya untuk menambah program yang sudah berjalan, lanjutkan saja program yang belum terselesaikan," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : 131.794 Dosis Vaksin PMK di Lampung Belum Terealisasi