Kupastuntas.co, Metro - Persoalan sampah di Kota Metro kian hari makin menghawatirkan, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo, Kecamatan Metro Utara kini kondisinya penuh dan tidak terkelola dengan baik.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Tondi MG Nasution menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) mencari solusi atau menghadirkan investor yang mampu mengelola sampah.

Tondi mengaku, menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Kota Metro telah diusulkannya sejak periode pemerintah almarhum Pairin dan Djohan.

Bahkan, saat pergantian kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Metro menjadi Wahdi dan Qomaru Zaman juga telah diutarakan. Namun, penanganan sampah di Bumi Sai Wawai hingga kini belum teratasi.

"Kalau pemerintah daerah ini tidak sanggup, cari investor untuk mengelola sampah. Jangan sampai masalah sampah ini terus berulang nantinya," kata Tondi, saat dikonfirmasi Kupastuntas.co, Selasa (1/11/2022).

Tondi bahkan menyarankan agar Pemkot tidak memikirkan untung, namun lebih kepada upaya perbaikan lingkungan dari dampak kurang baiknya penanganan sampah.

"Kalau tidak buat mesin pengelohan sampah, ya kalau tidak sanggup maka cari investor. Sekarang ini bank sampahnya banyak, terus mau diapain kalau tidak di kelola. Karena buang sisanya juga tetap ke TPAS," terangnya.

Meskipun begitu, ia juga meminta agar Pemkot tidak mempersulit pihak ketiga jika ingin menggandengnya.

"Silahkan disurvei dan tawarkan kepada para pengusaha, banyak orang yang terbantu. Jangan dikira sampah itu tidak ada nilai ekonominya, tinggal tergantung bagaimana pemerintah mengelolanya," pungkasnya.

Sementara Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro, Yerri Noer Kartiko mengaku bahwa TPAS Karangrejo mengalami over kapasitas dengan sampah yang diterima mencapai 80 ton per hari.

Yerri juga menyebutkan bahwa kapasitas TPAS tersebut dianggap sudah tidak mampu menampung sampah. Namun, kondisi tersebut tetap dipaksakan hingga proses pembuatan TPAS baru selesai dikerjakan.

"Jadi, memang sehari itu 70-80 ton sampah yang masuk, itu kita sambil menunggu TPAS yang baru selesai. Jumlah 80 ton itu sudah termasuk sampah yang dibawa oleh truk pengangkut sampah milik swasta. Kondisi TPAS itu seharusnya memang harus sudah memiliki TPAS yang baru. Dimana menurut aturan TPAS itu layak digunakan hanya sampai 10 tahun masa penggunaannya, karena setelah waktu 10 tahun itu pemerintah sudah harus melakukan rehabilitasi ataupun revitalisasi," jelasnya.

Adapun cara menyiasati sampah yang membludak di kawasan TPAS adalah dengan cara mendorong dan menumpuknya menjadi gunungan sampah.

"Jadi sementara untuk mengatasi masalah tersebut kita paksakan dengan didorong menggunakan ekskavator yang ada bahkan ketinggiannya sudah ada yang mencapai 10 meter. Itu juga sudah cukup membahayakan, di musim penghujan bisa menyebabkan longsor. Sarana dan prasarana seperti alat berat juga ikut dipaksakan untuk mengelola sampah yang ada di TPAS dan itu menyebabkan kurang optimalnya kerja alat berat yang ada," bebernya.

Kondisi TPAS tersebut akan terus dipaksakan hingga tahun 2024 mendatang, karena proses pembuatan TPAS baru masih melihat kesanggupan daripada keuangan daerah dan TPAS yang baru juga harus tidak lagi menggunakan open dumping melainkan sudah menerapkan Controlled Landfill.

Yerri bahkan mengakui bahwa keberadaan Bank Sampah di Metro tidak berdampak signifikan dalam upaya pengelolaan sampah yang baik. Menurutnya, upaya pemerintah menghadirkan Bank Sampah tidak memiliki efek terhadap pengurangan jumlah sampah yang masuk ke TPAS.

"Bank sampah ini juga bukan solusi utama, karena jumlah yang masuk ke TPAS juga masih banyak. Jadi jangan sampai TPAS yang baru sudah bagus namun dalam kurun 1 hingga 2 tahun TPAS itu mangkrak dengan alasan ketidak sanggupan pemerintah dalam biaya perawatan," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : Tak Sesuai Spek, Walikota Metro Minta Talud di Jalan Yos Sudarso Dibongkar