Kupastuntas.co, Metro - Guna mengantisipasi tumpang tindih data bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun daerah, Dinas Sosial (Dinsos) Metro diminta untuk melakukan pendataan dengan cara turun langsung ke tengah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki. Ia mengungkapkan, pendataan dengan cara turun langsung ke masyarakat merupakan cara jitu agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

"Agar bantuan sosial tepat sasaran, Dinas Sosial dalam hal ini agar bisa kroscek dan turun melihat yang benar-benar berhak mendapat bantuan, supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Basuki, Kamis (1/12/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, persoalan Bansos yang didistribusikan dinilai belum tepat sasaran muncul dalam catatan resesnya.

“Soal Bansos itu salah satu pokok pembicaraan kita waktu reses beberapa hari lalu. Disitu juga ada Dinas Sosial hadir pada malam itu. Jadi, baik bansos dari Pusat, dari Provinsi maupun Pemkot, itu harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai fakta yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

Basuki juga menyebutkan bahwa data yang dimiliki oleh Pemkot Metro melalui Dinsos setempat perlu dilakukan pengecekan dan pendataan ulang.

"Jangan malah yang menerima Bansos itu justru orang yang tidak berhak. Ini harus tepat sasaran, dengan adanya sistem yang dibuat oleh Pemerintah itu tidak bisa lagi dimainkan," bebernya.

"Salah satu contohnya, ketika masyarakat sudah mendapatkan beras BPNT, jadi dia tidak bisa mendapatkan bantuan yang lain lagi. Kemudian yang belum mendapatkan bantuan itu harusnya diserap dan diberikan haknya," imbuhnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Metro itu juga meminta agar Dinsos segera bergerak melakukan survei lapangan serta memperbaiki data yang ada.

 "Untuk Dinsos dan Dinas lain yang keterkaitan dengan hal itu, agar dapat memperhatikan survei langsung. Layak atau tidak orang tersebut menerima bantuan, jangan sampai tidak tepat sasaran. Karena apa yang diperlukan masyarakat itu merupakan aspirasi yang harus disampaikan ke pemerintah," jelasnya.

"Survei langsung kembali ke lapangan, tidak menutup kemungkinan yang sudah mendapatkan bantuan tersebut, sudah layak hari ini. Sehingga bisa digantikan dengan orang lain," tandasnya. (*)