Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Pemprov Lampung, Qodratul Ikhwan resmi menjadi Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nukman, menjadi Pj Bupati Lampung Barat.

Saat dimintai keterangan usai pelantikan di Gedung Balai Keratun lingkungan Kantor Gubernur Lampung, Minggu (18/12/2022), keduanya mengaku siap untuk melanjutkan program kerja kepala daerah sebelum nya salah satunya ialah pemulihan ekonomi.

"Kita siap untuk melanjutkan program Bupati sebelumnya, untuk manjadikan Lampung Barat hebat dan sejahtera. Kita upayakan agar ekonomi naik, perkembangan masyarakat aman, tentram dan adil," kata Pj Bupati Lampung Barat, Nukman.

Ia juga mengaku jika dirinya akan fokus menjaga netralitas ASN sehingga pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan damai dan sejuk.

"Untuk menjaga netralitas kita akan koordinasi secara masif dengan ASN di Lampung Barat. Kita juga dorong pencegahan KKN dengan cara koordinasi dengan tim, Forkopimda, dan penegak hukum lainnya," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pj Bupati Tulang Bawang, Qodratul Ikhwan. Ia mengaku jika siap mendukung pemulihan ekonomi daerah dengan memanfaatkan secara maksimal seluruh potensi yang ada.

"Program di daerah sudah ada, saya hanya tinggal melanjutkan saja. Apa yang sudah diatur sekaligus menjaga kesinambungan jalannya pemerintahan. Salah satunya fokus untuk perekonomian," jelasnya.

Qodratul mengungkapkan jika pada hari pertama kerja dirinya akan langsung menggelar upacara bela negara sekaligus dengan apel perdana bersama para ASN didaerah setempat.

"Rencana nya besok saya akan langsung upacara bela negara sekaligus apel perdana bersama para ASN. Dan ini akan dilanjutkan dengan penghantaran oleh Pak Sekda Tulang Bawang," jelasnya.

Terkait dengan netralitas ASN menjelang Pilkda serentak 2024, ia mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga netralitas ASN dapat terus dijaga.

"ASN punya hak politik, tapi hak politik boleh memilih namun tidak boleh dipilih, apalagi untuk menggalang suara, jadi harus netral. Kita akan lakukan sinergi bersama dengan elemen baik aparat pemerintah, Forkopimda, KPU, masyarakat dan parpol," tutupnya. (*)