Pemprov Minta Kementerian ESDM Prioritaskan Wilayah Penghasil Migas di Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat bertemu dengan jajaran Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlansung di Jakarta, Kamis (22/12/2022). Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal
Djunaidi menemui Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) yang berlansung di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Saat dimintai keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
Fahrizal Darminto, menjelaskan jika pertemuan Gubernur Arinal tersebut
membicarakan potensi minyak bumi dan gas (migas) yang ada di wilayah Lampung.
"Pak Gubernur meminta ke Kementerian ESDM agar potensi
migas yang ada di Lampung dapat menjadi prioritas. Dikerjasamakan dengan
pengelola, itu karena memang Lampung memiliki potensi yang bagus," kata
Fahrizal saat dimintai keterangan.
Fahrizal merincikan 8 wilayah migas di Lampung ada yang
masih aktif dan ada pula yang history. Dimana migas yang saat ini aktif ialah
wilayah satu operasi produksi yaitu wilayah kerja Southeast Sumatera yang
dikelola PT. Pertamina Hulu Energi atau PHE OSES.
Kemudian tiga wilayah kerja migas eksplorasi yang dilakukan
oleh wilayah kerja Sumbagsel Area I yang dikelola oleh PT. Pertamina dan sudah
tidak aktif, kemudian wilayah kerja Merak Lampung yang dikelola oleh PT.
Balmoral Gas saat ini offshore eksplorasi dan tidak aktif.
"Kemudian ada wilayah kerja Lampung III Block yang
dikelola oleh PT. Harpindo ini eksplorasi dan aktif serta dalam persiapan
pengeboran ekplorasi. Jadi yang sudah pernah dilakukan eksplorasi ini juga kami
minta untuk dilanjutkan," katanya.
Selanjutnya untuk wilayah kerja historis yaitu wilayah kerja
yang sudah ada pemenang lelang dan sudah dilakukan ekplorasi dan dikembalikan
ke pemerintah, serta wilayah yang belum ada pemenang lelangnya terdapat tiga
wilayah kerja.
"Diantaranya ada Offshore Lampung I, Bima Sakti dan
Ranau ini belum dilakukan lelang ulang. Sedangkan ada satu wilayah kerja yang
belum ada pemenang lelang yaitu West Asri sejak dilakukan penawaran di tahun
2015 lalu," katanya.
Fahrizal menjelaskan jika semua potensi migas yang ada di
Lampung telah disampaikan ke Kementerian ESDM agar dapat dikerjasamakan karena
memang migas menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Untuk pengelolaan nanti dilihat karena harus di
eksplorasi melalui lelang. Setelah itu di eksplorasi dan di ukur potensi migas
nya berapa setelah itu baru di eksplorasi dan menghasilkan migas dan saat sudah
jelas baru daerah menunjuk BUMD menjadi mitra," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi
Lampung, Noverisman Subing, mendukung upaya Pemprov Lampung untuk meningkatkan
PAD melalui pemanfaatan sektor migas.
"Memang sudah sering DPRD menyampaikan ke Pemprov
Lampung terkait dengan potensi migas yang belum dikelola dengan baik. Setelah
ada pertemuan ini harapannya akan ada hasil yang baik kedepan nya," kata
dia.
Pada kesempatan tersebut ia berharap agar Kementerian ESDM
dapat mempertimbangkan untuk memasukan wilayah kerja migas historis di Provinsi
Lampung dalam penawaran lelang wilayah kerja migas selanjutnya. (*)
Berita Lainnya
-
8000 Ijazah Belum Diambil, Disdikbud Lampung Godok Rencana Diantar Langsung
Selasa, 06 Mei 2025 -
Badan Gizi Nasional: Dapur MBG Tingkatkan Gizi Siswa dan Buka Peluang Kerja di Lampung
Selasa, 06 Mei 2025 -
Pansus Tata Niaga Singkong Ancam Sanksi Tegas Perusahaan Langgar Instruksi Gubernur
Selasa, 06 Mei 2025 -
Gubernur Mirza: Pabrik Singkong Tutup Meminta Waktu untuk Penyesuaian
Selasa, 06 Mei 2025