RDP Bersama Kepala BPN, Sudin Ungkit Data Surplus Beras dari Kementan

Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara/Holding Pangan/ID FOOD, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).
Kupastuntas.co, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menuding data tersebut bohong atau palsu karena harga beras saat ini masih terus naik.
Hal itu ditanyakan Sudin kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara/Holding Pangan/ID FOOD, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).
"Saya tanya, berarti yang dibilang (Kementan) surplus itu bohong dong?" tanya Sudin.
Menanggapi pertanyaan itu, Arief mengungkapkan Indonesia sebetulnya telah mengalami defisit produksi beras.
"Dalam enam bukan terakhir defisit," ucap Arief.
Arief mengungkapkan, harga beras saat ini memang tidak dalam keadaan normal. Bapanas mencatat harga gabah kering panen atau GKP naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Harga beras medium dan premium pun terpantau naik di luat kebiasaan.
Menurutnya, harga beras mahal lantaran ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan dan jumlah permintaan.
Sebelumnya, Kementan mengklaim jumlah stok beras pada 2022 adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan hasil panen petani lokal masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian mengaku telah melakukan validasi soal stok dan harga beras domestik di lapangan.
Kemudian Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab menyebut luas panen padi tahun 2022 mencapai 10,61 juta hektare dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Data tersebut merujuk pada prognosa Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS).
Ismail juga mengklaim, seluruh data itu didapatkan merupakan hasil survei Kementan bersama BPS dan Bapanas. Ia menilai data itu valid karena telah dievaluasi oleh para pakar statistik sebelum dipublikasikan kepada publik. (*)
Berita Lainnya
-
Pemerintah Resmi Larang Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan
Rabu, 21 Mei 2025 -
Sapi Kurban Seberat 1,1 Ton Milik Presiden Prabowo Mati Mendadak
Jumat, 16 Mei 2025 -
BPOM RI Tarik 16 Produk Kosmetik Berbahaya Picu Kanker, Ini Daftarnya
Selasa, 22 April 2025 -
Kemenag Perpanjang Waktu Pelunasan Biaya Haji Sampai 25 April 2025
Kamis, 17 April 2025