Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kejati Lampung awasi realisasi dana desa sesuai atensi Jaksa Agung melalui surat khusus Jaksa Agung ST Burhanuddin bernomor: B-23/A.SKJA/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia terkait penanganan perkara pengelolaan keuangan desa.

Dalam surat itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengimbau jajarannya untuk mengutamakan pencegahan dan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Menanggapi itu, Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto langsung melakukan pengarahan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi (Kasi) melalui zoom meeting.

Hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra. Ia menjelaskan pihaknya siap mengikuti atensi yang diberikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Pada prinsipnya apapun yang menjadi atensi pimpinan pusat, dalam hal ini Jaksa Agung, terkait dana desa kami jajaran di daerah wajib mengikuti perintah pimpinan," kata Made. Rabu, (22/2/2023).

Disinggung terkait adakah perkara korupsi dana desa yang ditangani oleh Kejati Lampung, Kasipenkum belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. 

Sebelumnya, Jaksa Agung instruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia beserta jajarannya untuk lebih cermat, bijak dan hati-hati dalam mengambil sikap dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Terkhususnya laporan atau pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengedepankan upaya pencegahan.

"Khusus dalam penanganan laporan atau pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa agar mengedepankan upaya preventif atau pencegahan sebagai perwujudan asas ultimum remedium atau pemidanaan sebagai upaya terakhir," pungkasnya. (*)