Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPR RI ikut menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung. DPR menilai keputusan itu sebagai warning bagi Pemprov Lampung untuk lebih peduli dalam melakukan perbaikan infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung adalah sebuah peringatan bagi Pemprov Lampung.

Yanuar menilai pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan itu mengandung makna sebagai sebuah pesan menusuk bagi Pemprov Lampung. Dia meminta agar pesan itu ditangkap sebagai warning bagi Pemprov Lampung untuk lebih peduli dengan perbaikan infrastruktur.

"Hanya saja, jangan lupa, di balik ucapan Jokowi ini, ada pesan yang menusuk. Bagi Pemda Provinsi Lampung, ini semacam warning bahwa Pemda Lampung tidak cukup mampu menyelesaikan soal infrastruktur yang satu ini. Jadi ke depannya agar segenap jajaran pemda setempat lebih peduli dan sungguh-sungguh untuk perbaikan infrastruktur setempat khususnya jalan," kata Yanuar, Minggu (7/5).

Yanuar mengatakan, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan tersirat kepada pemerintah pusat terkait pengawasan infrastruktur. Untuk itu, dia juga minta pemerintah pusat tidak lupa melakukan pengawasan pembangunan di daerah-daerah.

"Dan bagi pemerintah pusat, ucapan Jokowi ini sebenarnya juga mengingatkan agar pengawasan dan pengendalian infrastruktur di daerah harus lebih kuat. Kasus Lampung ini menyiratkan bahwa pengawasan pusat lemah. Harus diperbaiki," ucapnya.

Yanuar mengungkapkan, kesimpulannya adalah sinkronisasi ulang seluruh proses pembangunan jalan di Lampung agar ada progres nyata yang dirasakan masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan mengatakan, pengambilalihan perbaikan jalan rusak di Lampung oleh pemerintah pusat perlu dilihat dalam perspektif evaluasi kebijakan.

"Presiden mengambil alih perbaikan jalan rusak di Provinsi lampung harus diiringi dengan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi, sehingga jangan pula secara sepontan provinsi tidak mampu diserahkan kepada pusat," kata Dedy.

Menurutnya, evaluasi penggunaan APBD Provinsi Lampung akan membuka tabir sebenarnya yang terjadi, apakah terdapat pemborosan didalam penggunaan APBD.

"Jangan-jangan problemnya bukan soal keweangan, tetapi soal lemahnya manajemen sumber daya dan keuangan. Jangan-jangan banyak pemborosan di dalam APBD. Mungkin banyak item kegiatan yang bisa ditunda, dan kemudian anggaran dialihkan kepada yang lebih prioritas. Makanya dievaluasi terlebih dahulu sebelum diambil alih oleh pusat," ujar Dedy.

Dedy mendorong adanya evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan APDB Provinsi Lampung. Karena, pemerintah daerah harus bisa sedekat mungkin dengan rakyat.

“Yang menjadi problem bagaimana mencari pemimpin yang bisa membawa pemerintahan sedekat mungkin dengan rakyat. Ketika masyarakat menyampaikan kerusakan jalan dapat cepat diperbaiki," ujarnya.

Ia mengatakan, apabila setelah dievaluasi secara objektif ditemukan keterbatasan dalam segi anggaran, maka sangat wajar jika diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Perlu dibongkar dulu APBD sehat atau tidak. Semua orang bisa berlindung pada alasan covid. Pemprov tidak boleh mati langkah, apabila terjadi keterbatasan anggaran harus berpikir keras mencari alternatif," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat ingin pemimpin yang berkualitas, termasuk dalam mengatasi problem keterbatasan anggaran harus bisa bekerja secara kreatif. “Terdapat skema goverment bisnis, bisa memanfaatkan perusahaan yang ada di Lampung untuk membantu dalam perbaikan infrastruktur ini,” imbuhnya.

Dedy menilai, kehadiran Presiden Jokowi ke Lampung membawa kebermanfaatan solusi jangka pendek maupun jangka panjang terhadap permasalahan jalan yang rusak bertahun-tahun.

"Bagi pemerintah provinsi kehadiran Jokowi adalah suatu teguran, dan pukulan keras, tentu juga bagi kabupaten/kota bahwa kehadiran ini sebagai bentuk kegagalan pengelolaan jalan di Provinsi Lampung," katanya.

Menurutnya, Presiden Jokowi dikenal dekat dengan rakyat, maka kehadirannya harus benar-benar menyentuh secara mendalam apa yang disuarakan oleh rakyat. Maka tentu Presiden akan hadir dengan cara-caranya sendiri.

"Tidak mau Presiden datang dengan situasi yang telah dikondisikan, maka wajar beliau ingin melihat jalan secara natural dan objektif mencari rute yang tidak diduga oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Walaupun sudah menyiapkan perbaikan jalan secara instan, Presiden ingin melihat jalan secara riil, itu yang saya baca," ungkapnya.

Dedy mengingatkan, statemen Presiden sangat jelas, ingin melihat jalan yang ramai di media sosial, dan jadi suatu kritik keras terhadap pembangunan jalan di Provinsi Lampung.

"Dan ini tentu akan menjadi perhatian Presiden secara nasional, karena kasus jalan rusak di Lampung ini juga terjadi di berbagai provinsi. Bahkan yang terparah adalah jalan kabupaten/kota. Jadi itu direkam semua, mudah-mudahan bisa diakumulasi menjadi agenda nasional dalam pembenahaan infrastruktur," tandasnya.

Ia berharap, mudah-mudahan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi ini bisa menjadi program jangka menengah dan panjang dalam membenahi infrastuktur jalan secara nasional.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memantau langsung kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung yakni di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan, pada Jumat (5/5). Karena jalan yang dikunjungi sudah lama rusak, Presiden Jokowi mengambil kebijakan perbaikan jalan rusak di Lampung akan diambil alih pemerintah pusat.

"Begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu, ada tanggung jawab jalan nasional di pemerintah pusat, jalan provinsi di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/wali kota," kata Jokowi, Jumat (5/5).

Jokowi mengatakan, dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan itu sebesar Rp800 miliar. Ada 15 ruas jalan di Lampung yang akan diperbaiki pemerintah pusat.

"Tahun ini pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini," ujarnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Senin 8 Mei 2023, dengan judul “Yanuar Prihatin: Arinal Harus Lebih Peduli Benahi Infrastruktur”