Petani Lambar Keluhkan Sulitnya Dapat Pupuk Bersubsidi, Sudin Tawarkan Solusi

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sudin (baju putih/tengah) saat melakukan bimbingan teknis (Bimtek) komoditas sayuran dan tanaman obat strategis kepada petani di Kabupaten Lampung Barat yang di pusatkan di Pekon (Desa) Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong. Selasa (16/5/23). Foto: Echa/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co,
Lampung Barat - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Sudin, melakukan bimbingan teknis
(Bimtek) komoditas sayuran dan tanaman obat strategis kepada petani di
Kabupaten Lampung Barat yang di pusatkan di Pekon (Desa) Tambak Jaya, Kecamatan
Way Tenong. Selasa (16/5/23).
Dalam kegiatan tersebut Sudin di dampingi Wakil Ketua Bidang
Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital DPD PDI Perjuangan Lampung, Donald Harris
Sihotang, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad
Idil Fitri, Seksi sayuran dan Tanaman Obat pada Dinas Ketahanan Pangan Ir.
Suhenda Arsol.
Selain itu hadir juga ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat Parosil Mabsus, ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, Asisten ll Bidang Perekonomian, Pembangunan Wasisno Sembiring dan Kepala DTPH Lampung Barat Natadjudin Amran serta sejumlah masyarakat yang tersebar di sejumlah wilayah di Kecamatan setempat.
Dalam Bimtek Sudin menjawab sejumlah keluhan para petani
diantaranya terkait sulitnya mendapatkan pupuk dan obat-obatan bersubsidi
terlebih harga pupuk non subsidi saat ini terbilang tinggi sehingga banyak
petani yang mengeluh karena pengeluaran untuk mendapatkan pupuk non-subsidi itu
tidak sesuai hasil pertanian.
"Tentang pertanian sayur mayur yang menjadi kendala
adalah tentang obat, semua nya petani cabe dan banyak yang kena patek itu saja
obat nya sudah mahal pak hampir Rp200 ribu," kata M Wahidin petani asal
Pekon (Desa) Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong saat menyampaikan keluhan nya,
Selasa (16/05/2023).
Sehingga ia meminta agar Pemerintah bisa menyiapkan obat
strategis yang alami yang bisa di produksi dan di konsumsi para kelompok tani.
Ia beraharap agar ada kelompok tani yang mempunyai produksi pupuk sendiri agar
seluruh anggota bisa membeli di kelompok petani agar bisa di akomodir sehingga
semua nya bisa sejahtera.
"Karena kalau harus beli masing-masing mahal pak
sehingga bagaimana caranya agar obat ini bisa ada, karena penyakit ini pak kan
bukan kita yang buat jadi bagaimana agar bisa mendapatkan obat ini dengan harga
yang standar agar bisa dibeli oleh semua petani," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi lV DPR RI Sudin
mengatakan terkait obat-obatan yang dikeluhkan para petani dirinya akan segera
berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Selain itu ia juga menanggapi terkait sulitnya mendapatkan pupuk
bersubsidi.
"Nanti akan di bantu dari direktur pupuk untuk
pengadaan pupuk organik cair atau POC itu enggak beli gratis tapi harus segera
di buatkan usulan nya dari Kabupaten terutama untuk Hortikultura, itu karena
saya liat pupuk langka solusi pertamanya adalah kita pakai pupuk organik cair
supaya tanaman nya juga menjadi baik dan bagus," ujarnya.
Terkait pupuk bersubsidi kata Sudin dirinya juga sempat di
hubungi Presiden Joko Widodo yang menanyakan pakah stok pupuk bersubsidi
mencukupi atau tidak, sebab kata dia data yang di ajukan oleh Kementerian untuk
pengadaan pupuk sebanyak 10 juta ton namun pemerintah hanya sanggup menyediakan
sebanyak 9 juta ton pupuk bersubsidi.
"Apakah Kementerian Pertanian salah? tidak juga karena anggaran untuk sibsidi nya terbatas jadi di pahami bukan pemerintah nya yang salah," pungkas Sudin. (*)
Video KUPAS TV : Harga Wortel Anjlok! Petani Lampung Barat Resah
Berita Lainnya
-
POPKAB II Lampung Barat Digelar Juli 2025, Jadi Ajang Seleksi Atlet Menuju Porprov
Kamis, 08 Mei 2025 -
Tiga Pelajar Asal Lampung Barat Lolos Paskibraka Provinsi, Satu Menuju Istana
Kamis, 08 Mei 2025 -
17 Kelompok Tani di Lampung Barat Bakal Terima Bantuan Pupuk Organik Cair
Kamis, 08 Mei 2025 -
64 Ribu Kendaraan Nunggak Pajak, Pemkab Lambar Berpotensi Kehilangan Pendapatan 66 Miliar
Kamis, 08 Mei 2025