Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan di Provinsi Lampung pada triwulan 1-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.065 miliar atau 5,65 persen dibandingkan dengan triwulan 1-2022 (yoy).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto mengatakan, penyaluran kredit perbankan di provinsi Lampung menunjukkan optimisme dan berfungsinya lembaga intermediasi dengan baik.

"Kita lihat posisi triwulan 1-2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2022 (yoy), yaitu meningkat sebesar Rp4.065 M atau 5,65 persen yaitu dari sebesar Rp71,91 triliun menjadi sebesar Rp75,98 triliun," ujar Bambang, saat pemaparan kinerja industri jasa keuangan, di Bukit Randu, Kamis /25/5/2023).

Namun lanjutnya, pertumbuhan tersebut jika dibandingkan dengan triwulan 4-2022 (ytd) mengalami kontraksi sebesar Rp821 miliar atau 1,07 persen. Yaitu dari sebesar Rp76,80 triliun menjadi Rp75,98 triliun.

"Berdasarkan sektor ekonomi penurunan terjadi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi Rp1,27 triliun serta perantara keuangan Rp590,25 miliar," ungkapnya.

Selain itu, dari sisi total Aset Perbankan di Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2023, tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2022 yaitu meningkat sebesar 5,10 persen dari sebesar Rp110,65 triliun menjadi sebesar Rp116,29 triliun.

"Sementara kalau kita bandingkan dengan triwulan 4-2022. Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen dari sebesar Rp116,42 triliun menjadi sebesar Rp116,29 triliun yang didorong dari adanya kontraksi dari penyaluran kredit," papar Bambang.

Selanjutnya, untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Provinsi Lampung juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,48 persen dari sebesar Rp59,40 triliun menjadi sebesar Rp62,66 triliun.

"Nah dibandingkan dengan triwulan 4-2022 penghimpunan DPK Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,49 persen dari sebesar Rp61,74 triliun menjadi Rp62,66 triliun," kata dia.

Dengan demikian kata Bambang, kinerja kualitas kredit pada triwulan 1 tahun 2023 di Provinsi Lampung sudah cukup dapat mengendalikan kualitas kredit yaitu dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (NPL) dari periode sebelumnya pada Maret 2022 sebesar 4,33 persen menjadi sebesar 2,51 persen.

"Penurunan NPL ini kita lihat, itu karena didorong adanya penurunan kredit bermasalah khususnya Bank Umum Konvensional sebesar Rp1,19 triliun atau 2,20 persen," jelasnya.

Sementara, Deputi Direktur Pengawasan LJK, Aprianus John Risnad mengatakan, untuk Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) nilai piutang pembiayaan tumbuh 18,13 persen yoy pada Maret 2023 menjadi sebesar Rp9,35 triliun, didukung pembiayaan multiguna dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 12,70 persen yoy dan 18,35 persen yoy.

"Penyaluran piutang pembiayaan terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 36,93 persen serta sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,75 persen," terangnya.

Selanjutnya kata John Risnad, untuk perusahaan pegadaian, hingga Maret 2023, jumlah penyaluran pinjaman di Provinsi Lampung tumbuh 16,77 persen yoy atau sedikit di atas nasional, meningkat Rp100,30 miliar tercatat sebesar Rp698,50 miliar.

"Dengan jumlah nasabah yang juga terus tumbuh tercatat hingga sebanyak 235.510 kontrak," tandasnya. (*)