Sebanyak 71.741 Perempuan di Lampung Menjadi Kepala Keluarga

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri. Foto: Kupastuntas.co
Kupastuntas, Bandar Lampung - Pemerintah
Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA) mencatat hingga akhir tahun 2022 lalu sebanyak 71.741 perempuan di
Lampung berstatus sebagai perempuan kepala keluarga.
Kepala Dinas PPPA Fitrianita Damhuri
mengatakan bahwa jumlah tersebut tersebar di 15 Kabupaten Kota di Lampung berdasarkan
data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Rinciannya, Kabupaten Lampung Selatan 9.450
orang, Lampung Tengah 12.489 orang, Lampung Utara 5.338, Lampung Barat 1.989
orang, Tulang Bawang 1.923 orang, Tanggamus 4.963 orang, Lampung Timur 9.555
orang, Way Kanan 3.670 orang, Pesawaran 5.012 orang.
Kemudian Pringsewu 3.707 orang, Mesuji 948
orang, Tulang Bawang Barat 2.093 orang, Pesisir Barat 893 orang, Kota Bandar
Lampung 8.121 orang, dan Kota Metro 1.590 orang, sehingga total ada sebanyak
71.741 perempuan kepala keluarga yang tersebar di 15 Kabupaten Kota.
"Karena yang jadi prioritas kami adalah
perempuan kepala keluarga yang masuk kategori 40% penduduk dengan pendapatan
terendah Basis Data Terpadu Kementerian Sosial dan itu berdasarkan data
terakhir pada Desember 2022," kata Fitri saat di konfirmasi, Jumat
(28/7/2023).
Fitri menambahkan bahwa beberapa faktor
penyebab terjadinya perempuan sebagai kepala keluarga diantaranya yaitu
perempuan tersebut ditinggal suami nya karena meninggal dunia ataupun karena
telah berpisah (Bercerai), namun ada juga yang masih memiliki suami.
"Kemudian yang masih memiliki suami ini
biasanya karena ada keterbatasan sehingga perempuan ikut menjadi tulang
punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga bukan hanya
perempuan yang ditinggal suami nya saja tetapi ada faktor lain juga,"
ujarnya.
Untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga
yang ada di Lampung kata Fitri, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program
pelatihan di masing-masing Kabupaten Kota untuk meningkatkan skill dan
kemampuan sehingga mampu bekerja secara mandiri.
"Terkait dengan keterampilan supaya dia
bisa mandiri secara ekonomi kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja kita
hubungkan juga ke Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan untuk melatih dan memberdayakan secara ekonomi," jelasnya.
"Kita Dinas PPPA juga ada perhatian
ekonomi kreatif bagi perempuan kepala rumah tangga dan setiap tahun di
masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kota kita selalu mengadakan bimtek dan
pelatihan keterampilan sehingga mendorong kesejahteraan para perempuan kepala
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup," pungkasnya.
Direktur lembaga pemerhati hak perempuan dan
anak (LPHPA) Provinsi Lampung Toni Fisher menambahkan bahwa sudah seharusnya
seluruh Pemerintah Daerah di Lampung mempunyai program spesifik untuk perempuan
kepala keluarga tersebut terutama pemerintah Provinsi Lampung.
"Karena seharusnya pemerintah Provinsi
Lampung bisa menunjang dan mendukung pemerintah Kabupaten dalam hal tersebut.
Karena sama sama kita ketahui dan rasakan, belum signifikan nya program dan anggaran
terkait untuk pemberdayaan kaum perempuan. Selama ini ada program hanya dari
Dinas PPPA Provinsi saja tidak terdengar oleh Kabupaten Kota," kata dia.
Menurutnya keseriusan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten Kota sangatlah dinanti, bukan hanya ada pada jargon di visi dan misi
nya saja. Penting keseriusan tersebut untuk dijalankan jangan sampai Se-Lampung
dapat Stigma negatif karena Pemerintah nya gagal melindungi dan memberdayakan
kaum perempuan," ujarnya.
"Terutama kaum perempuan kepala keluarga
karena kita tau bahwa selama ini kaum perempuan merupakan pihak yang rentan
stigma dan kekerasan serta diskriminasi sehingga perlu adanya keseriusan dari
berbagai pihak mulai dari Pemprov hingga Kabupaten Kota untuk mengatasi
persoalan tersebut," pungkasnya.
"Terlebih Pemerintah Pusat melalui Stranas untuk perempuan dan anak juga sudah ada Lima prioritas arahan Presiden yaitu diantaranya arahan pertama Penguatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang perspektif gender," tegasnya. (*)
Video KUPAS TV : Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan LSAF ke-VII di Pesisir Barat
Berita Lainnya
-
Didukung Pemerintah Jerman, UBL Gaungkan Inovasi Perkotaan untuk SDGs Melalui Simposium Internasional dan Workshop MSP 2025
Kamis, 01 Mei 2025 -
Jenguk Bayi Terlantar, Bunda Eva Doakan Tumbuh Jadi Anak yang Kuat
Kamis, 01 Mei 2025 -
Ketua LP-KPK Lampung Audiensi ke Kantor Walikota Bandar Lampung, Minta Tanggapan Terkait Sampah dan Banjir
Kamis, 01 Mei 2025 -
Indosat Ooredoo Hutchison Catatkan Laba Bersih dan ARPU yang Progresif di Kuartal I 2025 di Tengah Kondisi Pasar yang Menantang
Rabu, 30 April 2025