• Kamis, 01 Mei 2025

Sebanyak 71.741 Perempuan di Lampung Menjadi Kepala Keluarga

Jumat, 28 Juli 2023 - 15.31 WIB
265

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri. Foto: Kupastuntas.co

Kupastuntas, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat hingga akhir tahun 2022 lalu sebanyak 71.741 perempuan di Lampung berstatus sebagai perempuan kepala keluarga.

Kepala Dinas PPPA Fitrianita Damhuri mengatakan bahwa jumlah tersebut tersebar di 15 Kabupaten Kota di Lampung berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Rinciannya, Kabupaten Lampung Selatan 9.450 orang, Lampung Tengah 12.489 orang, Lampung Utara 5.338, Lampung Barat 1.989 orang, Tulang Bawang 1.923 orang, Tanggamus 4.963 orang, Lampung Timur 9.555 orang, Way Kanan 3.670 orang, Pesawaran 5.012 orang.

Kemudian Pringsewu 3.707 orang, Mesuji 948 orang, Tulang Bawang Barat 2.093 orang, Pesisir Barat 893 orang, Kota Bandar Lampung 8.121 orang, dan Kota Metro 1.590 orang, sehingga total ada sebanyak 71.741 perempuan kepala keluarga yang tersebar di 15 Kabupaten Kota.

"Karena yang jadi prioritas kami adalah perempuan kepala keluarga yang masuk kategori 40% penduduk dengan pendapatan terendah Basis Data Terpadu Kementerian Sosial dan itu berdasarkan data terakhir pada Desember 2022," kata Fitri saat di konfirmasi, Jumat (28/7/2023).

Fitri menambahkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya perempuan sebagai kepala keluarga diantaranya yaitu perempuan tersebut ditinggal suami nya karena meninggal dunia ataupun karena telah berpisah (Bercerai), namun ada juga yang masih memiliki suami.

"Kemudian yang masih memiliki suami ini biasanya karena ada keterbatasan sehingga perempuan ikut menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga bukan hanya perempuan yang ditinggal suami nya saja tetapi ada faktor lain juga," ujarnya.

Untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga yang ada di Lampung kata Fitri, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program pelatihan di masing-masing Kabupaten Kota untuk meningkatkan skill dan kemampuan sehingga mampu bekerja secara mandiri.

"Terkait dengan keterampilan supaya dia bisa mandiri secara ekonomi kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja kita hubungkan juga ke Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melatih dan memberdayakan secara ekonomi," jelasnya.

"Kita Dinas PPPA juga ada perhatian ekonomi kreatif bagi perempuan kepala rumah tangga dan setiap tahun di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kota kita selalu mengadakan bimtek dan pelatihan keterampilan sehingga mendorong kesejahteraan para perempuan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup," pungkasnya.

Direktur lembaga pemerhati hak perempuan dan anak (LPHPA) Provinsi Lampung Toni Fisher menambahkan bahwa sudah seharusnya seluruh Pemerintah Daerah di Lampung mempunyai program spesifik untuk perempuan kepala keluarga tersebut terutama pemerintah Provinsi Lampung.

"Karena seharusnya pemerintah Provinsi Lampung bisa menunjang dan mendukung pemerintah Kabupaten dalam hal tersebut. Karena sama sama kita ketahui dan rasakan, belum signifikan nya program dan anggaran terkait untuk pemberdayaan kaum perempuan. Selama ini ada program hanya dari Dinas PPPA Provinsi saja tidak terdengar oleh Kabupaten Kota," kata dia.

Menurutnya keseriusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sangatlah dinanti, bukan hanya ada pada jargon di visi dan misi nya saja. Penting keseriusan tersebut untuk dijalankan jangan sampai Se-Lampung dapat Stigma negatif karena Pemerintah nya gagal melindungi dan memberdayakan kaum perempuan," ujarnya.

"Terutama kaum perempuan kepala keluarga karena kita tau bahwa selama ini kaum perempuan merupakan pihak yang rentan stigma dan kekerasan serta diskriminasi sehingga perlu adanya keseriusan dari berbagai pihak mulai dari Pemprov hingga Kabupaten Kota untuk mengatasi persoalan tersebut," pungkasnya.

"Terlebih Pemerintah Pusat melalui Stranas untuk perempuan dan anak juga sudah ada Lima prioritas arahan Presiden yaitu diantaranya arahan pertama Penguatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang perspektif gender," tegasnya. (*)

Video KUPAS TV : Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan LSAF ke-VII di Pesisir Barat