Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut saat ini masih banyak terjadi kebocoran pupuk bersubsidi. Dampaknya, pupuk bersubsidi menjadi langka di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Sudin saat acara  Focus Group Discussion (FGD) dengan  tema ‘Pengelolaan Pupuk Bersubsidi’ di Hotel BBC Bandar Jaya, Lampung Tengah, Kamis (27/7/23).

Sudin mengatakan, masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di lapangan. Sehingga masih sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Setiap saya melakukan kunjungan kerja ke daerah, hanya satu yang selalu ditanyakan para petani yaitu nggak ada pupuk bersubsidi alias  langka. Saya heran kenapa bisa langka? Padahal pupuk bersubsidi itukan menggunakan data nama per kelompok. Ini perlu dilihat dimana letak kesalahan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi tersebut sehingga bisa sampai nggak ada,” tegas Sudin.

Sudin mengatakan, masih adanya kebocoran pupuk bersubsidi dalam pendistribusian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di kabupaten-kabupaten pasti selalu ada kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Kuota pupuk bersubsidi kita memang masih jauh dari cukup. Untuk pupuk bersubsidi kita anggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp25,3 triliun atau ekuivalen dengan 7 juta ton pupuk bersubsidi. Belum mencukupi sesuai usulan dari pemda sekitar 23 juta-24 juta ton pupuk bersubsidi per tahun. Sehingga selebihnya masyarakat beli pupuk non bersubsidi.

Sudin minta aparat penegak hukum harus memberikan tindakan tegas terhadap setiap tindakan pelanggaran hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Ia minta pemerintah memperbaiki tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi, diantaranya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada BUMDes, koperasi, dan gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi.

Sudin juga menyinggung banyaknya petani singkong di Provinsi Lampung. Bahkan, di setiap kabupaten pasti ada petani singkong.  Sehingga singkong masuk komoditi andalan Provinsi Lampung.

Namun lanjut Sudin, sampai saat ini petani singkong tidak mendapat kuota pupuk bersubsidi. Ia berjanji pada tahun ini akan memasukkan komoditi singkong agar mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.

“Kalau tahun ini tidak bisa, saya pastikan tahun 2024 insyaAllah akan dianggarkan agar petani singkong mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkapnya.

Menurut Sudin, pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan mempertahankan produksi pertanian. Peningkatan produksi pertanian sangat diperlukan untuk tercapainya kedaulatan pangan.

"Karena kalau tidak ada pupuk, maka tanah akan rusak jika digarap selama puluhan tahun. Hasil tidak akan maksimal kalau tidak ada pupuk yang cukup,” ujarnya.

Sudin menjelaskan, saat ini hasil produksi pertanian hasilnya tidak baik karena dipanen sebelum waktunya. Salah satunya seperti singkong, dimana untuk menghasilkan produksi yang baik dibutuhkan waktu sekitar 9 sampai 10 bulan.

"Setelah saya amati sering terjadi keributan antara petani dengan pabrik karena rendemennya rendah. Saya sampai pernah memanggil salah satu pabrik, lalu saya tanyakan kenapa hasilnya tidak baik? Ternyata karena panennya belum cukup umur, ada yang 7 bulan sudah dipanen. Jika mekanisme panen yang baik diikuti saya rasa tidak akan terjadi keributan antara penjual dan pembeli. Karena petani butuh pabrik, dan pabrik pun butuh petani, saling membutuhkan," paparnya.

Sementara itu, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan RI, Ali Jamil mengatakan, penerima pupuk bersubsidi sejak tahun 2022 mengalami perubahan dari Permentan No. 41 Tahun 2021 menjadi Permentan No. 10 Tahun 2022 dikarenakan keterbatasan anggaran. Terdapat beberapa perbedaan yakni jenis pupuk, peruntukan dan mekanisme alokasi.

Sesuai Permentan No. 10 Tahun 2022, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk dua jenis pupuk yakni Urea dan NPK untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang putih, bawang merah, tebu, kedelai dan kakao dengan luas maksimal 2 hektar.

“Mekanisme alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan proporsi luas Lahan Spasial Komoditas Prioritas (SIMLUHTAN). Apabila terdapat komplain kekurangan pupuk, merupakan dampak dari keterbatasan anggaran subsidi pupuk,” katanya. Ia menerangkan, saat ini Kementan RI sedang memperjuangkan agar  komoditas singkong mendapatkan pupuk bersubsidi.

Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal menjelaskan, untuk memenuhi alokasi kebutuhan pupuk subsidi sejumlah 7,8 juta ton diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 12 triliun terdiri dari pupuk Urea dan NPK.

“Sampai dengan 30 Juni 2023, alokasi penyaluran pupuk bersubsidi sekitar 3,4 juta ton. PT. Pupuk Indonesia telah memiliki sistem digital yang dapat memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk bersubsidi pada setiap lini dari pabrik sampai dengan kios,” kata Gusrizal.

Wakil Kepala Satuan Tugas (Satgas Pangan), Brigjen Pol Helfi Assegaf yang ikut hadir dalam acara itu mengatakan, permasalahan pupuk bersubsidi yang banyak ditemukan di lapangan antara lain petani pendatang tidak memiliki KTP, data fiktif (bukan petani/meninggal dunia), minim atau lambatnya penerbitan kartu tani, penyusunan RDKK hanya copas (copy paste) dan tidak update, dan sistem pengamanan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik.

“Penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang kerap terjadi yakni data fiktif pada RDKK digunakan sebagai peluang untuk menyimpangkan distribusi pupuk, dan salah alokasi, sehingga merugikan petani yang berhak dan merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Helfi menerangkan, terdapat 4 modus operandi kejahatan pupuk bersubsidi yakni manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, mencampur pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi (Pengoplosan), pendistribusian pupuk subsidi tidak sesuai dengan alokasi pendistribusian, dan penjualan pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Kami sebagai Satgas Pangan sangat mendukung penggunaan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk subsidi agar tidak selalu ketergantungan dengan pupuk bersubsidi,” paparnya.

Ia menyarankan, adanya update data dan validasi data terhadap penerima pupuk bersubsidi, dan perbaikan sistem pendistribusian serta pelaporan secara elektronik menggunakan aplikasi teknologi berbasis digital untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sejak pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen, distributor, pengecer/ kios sampai kepada petani/konsumen akhir.

“Kami juga terus melakukan evaluasi maupun rekonsiliasi secara periodik terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta pembaharuan mekanisme distribusi yang lebih sederhana sehingga subsidi dapat dirasakan oleh petani, tepat sasaran dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan yang akan berdampak sistemik terhadap perekonomian negara,” imbuhnya.

Usai acara Focus Group Discussion di Hotel BBC Bandar Jaya, Sudin melanjutkan kegiatan dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) sekaligus panen padi NSP di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar.

Bantuan yang diberikan berupa dua unit hand traktor dan 20 tangki elektrik kepada kelompok tani setempat. Dalam arahannya, Sudin berpesan agar bantuan yang diberikan dirawat dengan baik dan jangan sampai rusak. “Jagalah seperti barang milik sendiri,” kata Sudin. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Jumat 28 Juli 2023 dengan judul: "Sudin: Kebocoran Pupuk Bersubsidi Masih Tinggi"

Video KUPAS TV : WASPADA! Judi Slot Bikin Kecanduan dan Picu Kriminalitas