Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Lampung mencatat realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung mencapai Rp4,82 triliun atau 52,18 persen dari target APBN Rp9,23 triliun hingga triwulan ll 2023.

"Pendapatan hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp4,82 triliun ini berasal dari pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," kata Kepala Kanwil DJBp Provinsi Lampung, Dody Fachrudin, saat konfrensi Perss di Kanwil DJBp Lampung, Senin (31/7/2023).

Penerimaan pajak tersebut jelasnya, ditopang paling besar dari sektor industri pengolah yang meningkat 20,85 persen dari tahun sebelumnya (yoy).

"Adapun penerimaan PNBP disumbang paling tinggi oleh penerimaan atas pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan dari satker BLU. Kemudian untuk lenerimaan bea dan cukai ditopang oleh penerimaan bea masuk dan bea keluar (CPO)," lanjutnya.

Sementara itu, untuk realisasi belanja di semester l 2023 ini sebesar Rp13,98 triliun atau 46,13 persen dari pagu alokasi sebesar Rp30.32 triliun.

Dengan rincian realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,82 triliun atau 40,86 persen dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10.168,93 miliar atau 48,43 persen.

"Belanja dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial dan transfer ke daerah," ungkapnya.

Selain itu, untuk pendapatan dan belanja ini juga belum maksimal, hal itu penyebab berbagai faktor, diantaranya, kalau untuk pendapatan ini karena terdapat realisasi pajak PPh dari kebijakan PPS tahun 2022 yang tidak terulang di 2023, lalu turunnya harga referensi minyak kelapa sawit atau CPO.

Selanjutnya, untuk belanja yaitu pagu blokir atau automaric ajustment yang baru dibuka dan penambahan alokasi atau pagu anggaran. Lalu proses pengadaan yang memerlukan waktu. Terlambatnya juknis untuk pengadaan barang atau jasa terpusat.

"Kendala internal yang terjadi pada Pemda antara lain proses kontrak yang belum selesai dan proses kontrak yang masih diperiksa APIP, berdampak masih rendahnya penyaluran DAK Fisik, dan rendahnya tingkat penyampaian dokumen kontrak dari nilai rencana kegiatan, antara lain disebabkan adanya perubahan SOTK di pertengahan tahun," ungkap dia.

Baca juga : Realisasi Penerimaan APBN Lampung 2022 Sebesar Rp11,38 Triliun

Dody Fachrudin juga mengaku, eksekusi anggaran belanja masih terdapat potensi keterlabatan. Namun demikian, pihaknya telah melakukan tindakan untuk memitigasinya dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Sakter dan Pemda, untuk mengawal agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dan serapan anggaran dilaksanakan tepat waktu. 

"Disamping kami melakukan monitoring secara mingguan agar permasalahan yang terjadi bisa segera dipecahkan," katanya.

Menurutnya, pendapatan pajak tahun 2023 masih optimis melampaui tahun 2022, meskipun kebijakan PPS tahun 2022 tidak terulang di 2023. Karena untuk meningkatkan peneriamaan perpajakan pihaknya juga melakukan optimalisasi perluasan basis pemajakan dan penguatan ekstensifikasi pajak sebagai tindak lanjut PPS 2022.

"Karena pendapatan dari PNBP hingga akhir semester I 2023 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 26,33 persen (yoy). Momentum tersebut diharapkan dapat terus terjaga hingga akhir tahun nanti," harapnya.

Begitu juga dengan realisasi belanja tahun 2023 optimis lebih tinggi dari tahun 2022, meskipun terjadi pelambatan belanja semester I sebesar 0,74 persen (yoy).

"Setelah kami lihat minggu perminggu di bulan Juli ini dimana sampai minggu ketiga Juli 2023 realisasi APBN di Provinsi Lampung masih lebih tinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia," ujarnya.

Guna memenuhi target pendapatan dan belanja APBN, pihaknya berupaya melakukan perjanjian Kerja Sama Operasional pemungutan pajak pusat dan daerah OP4D (DJP, DJPK dan Pemda). Lalu optimalisasi perluasan basis pemajakan dan penguatan ekstensifikasi pajak sebagai tindak lanjut PPS 2022. 

"Dari sisi Pemda, kami sedang mendorong Pemda untuk melakukan penguatan Local Taxing Power," jelasnya.

Terakhir, untuk upaya pencapaian target belanja yaitu bagaimana proaktif mendorong satker dan Pemda untuk konsisten dan mematuhi rencana kerja dan serapan anggaran melalui koordinasi secara intens, one on one meeting dan sosialisasi khususnya yang berkinerja rendah.

"Kemudian melakukan monitoring dan langkah langkah strategis sebagai effort atas satker atau pemda yang berkinerja rendah secara mingguan," tandasnya.

Baca juga : Triwulan II 2023, PAD Pajak Air Bawah Tanah Lampung Tengah Rp7 Miliar Lebih

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Lampung, Dudung Rudi Hendratna menambahkan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp3,82 triliun atau 40,94 persen dari pagu ini tentunya tumbuh sebesar 17,42 persen (yoy).

"Kinerja BPP ini menstimulus perekonomian sekaligus menjaga daya beli masyarakat Lampung, karena 22,68 persen dari BPP atau sebesar Rp872,02 miliar merupakan belanja untuk program-program Prioritas Nasional (PN) yang menyentuh langsung kepentingan publik dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat," kata Dudung.

Adapun tujuh Program Prioritas Nasional tersebut, antara lain PN Ketahanan Ekonomi, PN Pengembangan Wilayah, PN Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN Penguatan Infrastruktur, PN Pembangunan Lingkungan Hidup, serta PN Stabilitas Politik Hukum dan Transformasi pada Publik.

"Salah satu BPP yang memberikan output penting dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi Lampung diantaranya pembangunan Pasar Pasir Gintung di Bandar Lampung yang akan mendorong geliat perdagangan lokal," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Tiga Ruas Jalan Provinsi di Kota Metro Mulai Dibangun