Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Jumlah balita atau anak usia di bawah lima tahun mengalami stunting tahun 2023 di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 20.878 anak. Sementara total jumlah balita di Lampung saat ini ada sebanyak 530.564 anak.

Berdasarkan penelusuran Iaman aksi.bangda.kemendagri.go.id milik Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (6/8),  jumlah balita di Provinsi Lampung tahun 2023 sebanyak 530.564 anak. Sedangkan balita yang mengalami total sebanyak 20.878 anak. Balita mengalami stunting ini dibagi dalam dua kategori yakni stunting pendek sebanyak 15.816 balita dan stunting sangat pendek ada 5.062 balita.

Balita mengalami stunting tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Balita terbanyak mengalami stunting berada di Kabupaten Mesuji total ada 1.448 orang, dan paling sedikit ada di Kabupaten Pesisir Barat dengan 42 balita stunting. 

Jumlah balita stunting di Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 2.672 anak dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 balita mengalami stunting di Lampung total sebanyak 23.550 anak, rinciannya balita stunting pendek ada 18.609 anak dan balita stunting sangat pendek ada 4.941 anak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan, penilaian konvergensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah pusat ialah keseriusan dan kefokusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Jadi yang dinilai oleh pemerintah pusat itu adalah keseriusan dan kefokusan daerah dalam menangani stunting. Itu yang disasar dan diapresiasi," kata Mulyadi, Minggu (6/8).

Mulyadi mengungkapkan, saat ini prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 22 persen. Sedangkan untuk angka prevalensi stunting di Provinsi Lampung berada di angka 15,3 persen.

"Untuk pusat angka stuntingnya masih 22 an persen, sedangkan Lampung sudah 15,3 persen dan target Presiden 14 persen di 2024. Tapi Lampung sedikit lagi sudah masuk. Stunting itu kan bisa naik kalau tidak di maintenance, jadi semua by desain," paparnya.

Menurut Mulyadi, indikator angka stunting cukup banyak termasuk keberadaan infrastruktur yang memadai. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah.

"Daerah yang naik itu indikatornya banyak seperti dari infrastruktur. Jadi ada intervensi spesifik, ada daerah yang sudah melakukan perbaikan tapi tadi di infrastrukturnya. Jadi memang tidak lepas dari kerjasama antar kabupaten dan kota," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Lampung Barat (Lambar) melalui Bappeda mencatat, sebanyak 1.058 balita mengalami stunting.

Kepala Bappeda Kabupaten Lambar, Agustanto Basmar mengatakan sebanyak 1.058 balita mengalami stunting tersebar di sejumlah pekon (Desa) di 15 kecamatan. Ia berharap, ada peran serta masyarakat untuk menekan angka stunting.

“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan dengan instan, perlu adanya program strategis untuk pencegahan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh lapisan masyarakat,” kata Agustanto, Kamis (27/7) lalu.

Ia mengatakan, salah satu kendala dalam penekanan angka stunting adalah luas wilayah Lampung Barat yang memiliki 131 pekon dan 5 kelurahan.

Menurut Agus, orang tua memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Sehingga orang tua harus harus mendapat perhatian khusus dalam rangka mengatasi stunting.

"Yang perlu diketahui stunting bukan hanya tentang tinggi badan serta usia balita yang tidak seimbang. Tetapi lebih kepada perkembangan kecerdasan balita. Sehingga ini bukan hanya tentang permasalahan perseorangan tetapi seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Agustanto menerangkan, Pemkab Lambar menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan stunting yang dialokasikan ke sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Rinciannya, Dinas Kesehatan Rp11 miliar lebih, Bappeda Rp21 juta lebih, Dinas Perikanan Rp174 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp122 juta lebih, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp383 juta lebih, dan Dinas P2KBP3A Rp160 juta.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Rp 1,7 miliar lebih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Rp92 juta lebih, Dinas PUPR Rp750 juta dan Dinas Sosial Rp527 juta lebih.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lambar, Heri Gunawan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus meningkatkan program penanganan dan pencegahan stunting di Bumi Beguai Jejama Sai Betik itu.

"Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan P2KBP3A sudah ada program pengentasan stunting di APBD 2023, dan untuk 2024 akan kita dorong dari awal di pembahasan KUA-PPAS. Akan kita lihat dulu data sebenarnya, dan kriteria penyandang stunting untuk dialokasikan di APBD 2024," terangnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Senin 7 Agustus 2023 dengan judul "20.878 Balita di Lampung Mengalami Stunting"

Video KUPAS TV : Memasuki Tahun Politik, Ketua PWNU Lampung: Warga NU Bebas Menentukan Pilihan - PART 5