Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 20.878 balita yang ada di Lampung dinyatakan mengalami stunting. Jumlah balita stunting tersebut terbagi menjadi dua kategori. Diantaranya 15.816 balita pendek dan 5.062 balita sangat pendek.

Saat dimintai keterangan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan, setidaknya terdapat enam daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) karena angka prevalensi stunting nya mengalami kenaikan.

"Ada enam kabupaten yang kemarin naik, tapi secara umum Lampung berhasil menurunkan dan menekan angka stunting. Tetapi ada enam kabupaten yang jadi PR. Ada yang turun tapi tipis dan ada yang malah naik," katanya saat dimintai keterangan dilingkungan kantor Gubernur Lampung, Senin (7/8/2023).

Ia mengatakan jika daerah yang angka prevelensi stunting nya mengalami kenaikan dan diperlukan penanganan dengan cepat ialah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat dan Mesuji.

"Seperti Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran dan angka yang masih perlu di koreksi besar ada di Tanggamus. Kita perlu kordinasi lintas sektoral jadi tidak bisa hanya satu. Makanya kemarin kita rapat bersama dengan kabupaten/kota," imbuhnya.

Nunik sapaan akrab Chusnunia menjelaskan jika anggaran penanganan stunting tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

"Nanti kan akan ada pembahasan APBD Perubahan dan APBD murni. Kita berharap ada intervensi aksi konvergensi penanganan stunting ini masuk di kebijakan di APBD Perubahan 2023 dan 2024 adalah APBD murni. Karena kita melakukan progam seperti apa pun kalau tidak masuk di kebijakan anggaran maka akan sulit," katanya lagi.

Pada kesempatan tersebut ia mengatakan jika banyak faktor yang harus dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Seperti penanganan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan yang sampai saat ini masih sering ditemukan.

"ODF ini sangat penting, kemudian salah satu faktor lainnya adalah masalah gizi, bukan hanya jenis makanannya tapi juga kualitas penyajian nya misal dia tidak bersih. Memang gerakan kesadaran jaga kebersihan juga penting untuk disuarakan melalui germas," imbuhnya.

Karena itu ia mengatakan jika semua OPD memiliki perannya masing-masing. Seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang melakukan penanganan sanitasi sementara dinas sosial melakukan pendataan jumlah keluarga baru yang kurang sejahtera.

"Dinas Sosial itu terutama menangani pasangan muda, keluarga baru yang memiliki balita namun tidak punya kemampuan untuk memiliki gizi. Maka itu perlu kita advokasi untuk menerima bantuan baik dari pemerintah pusat seperti progam PKH maupun pemerintah provinsi dan kabupaten," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Kereta Api Hantam Mobil di Natar, 3 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit