Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung menggelar acara sosialisasi Perseroan Perorangan tahun 2023 dengan biaya pendaftaran atau Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya 50 ribu, di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa (8/7/2023).

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumba Tobing dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Alpius Sarumaha mengatakan, pemerintah berupaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

"Yakni dengan menciptakan Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan adanya pemangkasan atau revisi terhadap berbagai regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)," kata dia.

Bahkan, lanjutnya, melalui Pasal 109 dan Pasal 153 UU Cipta Kerja tersebut telah melahirkan suatu korporasi yang baru dengan entitas Badan Hukum baru yaitu Perseroan Perorangan.

Sebagai turunannya dari beleid tersebut, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

"Sementara itu, pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diikuti dengan mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas," terangnya.

Dikatakan, Perseroan Perorangan memiliki tanggung jawab terbatas, berbentuk badan hukum, yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan cara pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan.

"Perseroan Perorangan memiliki karakteristik dan keuntungan, yakni dapat didirikan oleh satu (1) orang, dan tidak memerlukan anggaran dasar, cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan melalui media elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Kementerian Hukum dan HAM merubah rezim Pengesahan menjadi rezim pendaftaran," jelasnya.

Menurutnya, Entitas ini didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian sehingga tidak memerlukan akta notaris dan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan lembaran negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

"Perseroan Perorangan ini hanya dibatasi modal maksimalnya, sedangkan modal minimalnya diserahkan kepada pemilik perseroan. Dalam pengembangan Perseroan Perorangan pemilik harus menjalankan sendiri dan mengawasi sendiri (One-tier) sehingga pelaku usaha harus lebih prudent (hati-hati) khususnya dalam memilih konsep bisnis yang akan dijalankannya," paparnya.

Melalui Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan diharapkan dengan status badan hukum Perseroan Perorangan, para pelaku usaha/UMK nantinya akan lebih mudah memperoleh perizinan; kemudahan memperoleh akses layanan perbankan seperti pembuatan rekening dan permodalan, dapat mengembangkan kegiatan usaha baik di bidang ekspor dan impor, bahkan jika akan mengubah menjadi persekutuan modal seperti perseroan terbatas pada umumnya.

"Ini biaya pendaftaran atau Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak hanya Rp50 ribu dan tidak ada biaya lain lagi," tukasnya. (*)

Video KUPAS TV : Maling Motor di Pringsewu Babak Belur Diamuk Massa