Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Lampung membutuhkan dukungan semua pihak. Dukungan tersebut mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga partai tempat perempuan politik tersebut bernaung.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan, perempuan yang menjadi anggota legislatif di Provinsi Lampung setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan hampir mencukupi 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen.

"Kemarin kita lihat di DCS banyak perempuan yang dapat tempat strategis. Di PKB sendiri contohnya dari 8 daerah pemilihan ada 5 dapil yang kita tarok perempuan. Secara umum partai politik peningkatan nya dari pemilu ke pemilu semakin bagus," katanya saat dimintai keterangan, Senin (21/8/2023).

Ia mengatakan jika untuk mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan pada parlemen maka dibutuhkan kemudahan dalam aturan salah satunya ialah aturan dalam pemilihan umum (pemilu) yang ada di Indonesia.

"Ada dua hal, yang pertama perempuan politik yang di butuhkan adalah afirmasi dari peraturan dan juga komitmen dari partai. Dimana itu sudah ada sistem yang dijalankan dalam pemilu di Indonesia. Jadi perempuan akan terbuka lagi kesempatannya dalam pemilu," kata dia.

Selanjutnya ialah kualitas dari para perempuan tersebut. Dimana ketika para perempuan memiliki kualitas dalam politik maka akan mendapatkan tempat strategis didalam parlemen.

"Kemudian selanjutnya adalah bukan sekedar angka atau jumlah nya, tapi juga kualitas perempuan politik tidak boleh bersembunyi dibalik kelemahan. Harus memiliki dan diimbangi oleh kualitas yang maksimal," katanya.

Menurutnya, untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam parlemen maka diperlukan dukungan semua pihak. Salah satunya dengan memperbanyak forum dalam peningkatan kemampuan politik perempuan.

"Lembaga KPPI sangat penting peran nya dalam peningkatan kualitas politisi perempuan. Karena semakin banyak disediakan forum untuk meningkatkan kemampuan politik perempuan maka kesempatan adanya peran untuk perempuan semakin terbuka," imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Lampung, Nenden Tresnanursarie mengatakan, KPPI merupakan sebuah lembaga mitra pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan politik.

"KPPI di Lampung sendiri terus bermitra dengan pemerintah daerah. Khususnya dengan Dinas PPPA dan juga Kesbangpol. Kemitraan ini dalam rangka mendorong tercapainya minimal 30 persen perempuan dalam pemilu nanti," katanya.

Menurutnya, KPPI menjadi lembaga pelopor gerakan perempuan guna mendorong terpenuhinya kebutuhan hak-hak perempuan dalam bidang politik. KPPI juga konsisten melakukan edukasi politik, mendorong representasi keterwakilan perempuan.

"Kemudian membangun jejaring dan sinergitas antar lembaga dan juga melakukan advokasi kebijakan publik. Semoga dengan hal tersebut dapat memberikan dampak positif dalam memperoleh keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2024 mendatang," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Polda Lampung Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti TPPO 24 PMI Asal NTB ke Kejaksaan