Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Sosial memberikan bantuan berbagai macam alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di daerah setempat.

Pada APBD murni tahun 2023 ini anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp835 juta. Bantuan yang diberikan diantaranya, kursi roda 353 unit, alat bantu dengar 25 unit, tongkat tripod 20 unit, tongkat kruk 20 unit, tongkat netra 20 unit dan kaki palsu 10 unit.

Pada APBD perubahan anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp1,428,875,000. Bantuan yang diberikan mulai dari kursi roda 610 unit, alat bantu dengar 240 unit, tongkat tripod 35 unit, tongkat kruk 35 unit, tongkat netra 35 unit dan kaki palsu 6 unit.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, bantuan kepada kaum disabilitas tersebut merupakan salah satu upaya mendukung misi Gubernur Lampung, yakni mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.

"Sehingga pemenuhan dan hak penyandang disabilitas itu menjadi prioritas program Dinas Sosial. Ini sebagai bentuk dari penjabaran misi ketiga pak gubernur. Sehingga pak gubernur sangat konsen dalam rangka penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," kata Aswarodi, saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).

Ia mengatakan, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Terlebih untuk penyandang disabilitas yang miskin dan terlantar.

"Alat tersebut dalam bentuk kaki palsu, kursi roda, tongkat kruk, alat bantu dengar. Dimana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas kita siapkan," kata dia.

Menurutnya, para penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan tersebut dipersilahkan datang ke Dinas Sosial dan bantuan tersebut akan langsung diberikan.

"Siapa pun yang datang ke Dinas Sosial dalam rangka menyelesaikan persoalan penyandang disabilitas, silahkan datang pasti akan kita kasih. Tidak ada yang kita tolak," imbaunya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut lebih diutamakan kepada penyandang disabilitas yang miskin dan terlantar. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

"Syaratnya harus penyandang disabilitas yang miskin dan terlantar karena memang sejatinya tugas dari pada pembangunan sektor sosial adalah upaya pengentasan kemiskinan," kata dia.

Selain bantuan tersebut lanjutnya, Pemprov Lampung juga sudah memiliki Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) dan memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengantur tentang penyandang disabilitas.

"Kita sudah punya unit layanan disabilitas, yaitu lembaga yang dibentuk pemda dibawah Dinas Tenaga Kerja. Ini untuk memfasilitasi penyandang disabilitas yang ingin bekerja," ungkapnya.

"Dimana jika dia di sektor pemerintahan itu minimal 2 persen dari jumlah pegawai kalau swasta itu 1 persen. Seperti di Dinas Sosial kita sudah mempekerjakan empat penyandang disabilitas," katanya.

Aswarodi menambahkan, saat ini jumlah penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 38.252 orang.

Sebelumnya, Pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung bakal menyiapkan sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, dari semua tingkat pendidikan yaitu TK, SD, SMP hingga SMA.

Hal itu, guna memberikan akses seluasnya bagi penyandang disabilitas di kota setempat untuk mengenyam pendidikan. Untuk lokasinya sendiri, sekolah tersebut bertempat di Kecamatan Kedaton.

"Ada satu bangunan sekolah yang akan kita jadikan sekolahan disabilitas khusus untuk warga kota bandar Lampung. Jadi untuk fasilitas kita gratiskan semuanya, nanti ada SMA, SMP nya dan juga SD serta TK nya," ujar Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

Eva mengaku, sekolah tersebut dalam waktu dekat sudah bisa digunakan, karena gedungnya sendiri sudah ada.

"Mudah-mudahan September atau Oktober tahun ajaran baru ini sudah bisa pakai. Karena ini sekolahan masih bagus, juga lokasinya dekat kemana-mana karena ditengah kota yaitu di Kedaton," ucapnya. (*)