Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kedaulatan pangan dan gizi guna mewujudkan generasi penerus bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045 merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sudin, saat menjadi pembicara dalam webinar kebangsaan dengan tema 'Kedaulatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bebas Stunting Menuju Indonesia Emas 2045' yang berlangsung di gedung DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Lampung di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Sabtu (23/9/2023).

Webinar Kebangsaan juga diikuti secara daring oleh para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. "Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada LDII, karena telah mengangkat isu yang sangat penting yaitu kedaulatan pangan dan gizi dalam mewujudkan generasi penerus bebas stunting, dan visi misinya sama dengan Bung Karno," kata Sudin.

Menurut Sudin, tema tersebut sangat relevan di tengah berbagai isu tentang krisis pangan yang tengah melanda beberapa negara di dunia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan segenap masyarakat.

"Karena ketersediaan dan akses pangan dan gizi yang cukup merupakan hak hidup mendasar yang harus dicukupi oleh negara untuk rakyat. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) produktif dan berkualitas," tegas Sudin.

Sudin mengungkapkan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 276 juta jiwa lebih, maka penyediaan pangan dan gizi yang cukup bagi bangsa Indonesia merupakan pekerjaan yang membutuhkan upaya, keseriusan dan perhatian serta kerjasama dari semua stakeholder yang terlibat didalamnya.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka akan menjadi modal penting untuk membangun menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045.

Sudin mengatakan, asupan pangan dan gizi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan SDM usia produktif yang berkualitas, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Dan kini upaya pemenuhan pangan dan gizi mengalami berbagai tantangan.

"Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah perubahan iklim ekstrim dan El Nino. Hal ini dapat berdampak pada kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman  hingga ketidakstabilan pasar," papar Sudin.

Pada akhirnya, semua hal tersebut dapat berdampak pada ketersediaan pangan di masyarakat. Dikhawatirkan dengan berkurangnya pasokan pangan yang bergizi, dalam jangka menengah dan panjang akan berdampak pada food security.

Tingginya angka stunting yang saat ini prevalensinya berada di angka 21,6 persen pada tahun 2022. Angka tersebut masih dibawah angka standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20 persen, masih jauh di bawah angka rata-rata yang ditetapkan oleh Presiden RI yaitu 14 persen.

Sehingga, lanjut Sudin, kedaulatan pangan dan gizi guna mewujudkan generasi penerus bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045 merupakan hal yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi.

Untuk mewujudkannya, Sudin mengatakan dapat dimulai dari lingkup terkecil yaitu melalui pemanfaatan pekarangan untuk melakukan kegiatan budi daya tanaman maupun budidaya ikan dari tingkat rumah tangga hingga kelompok baik kelompok tani maupun lembaga pendidikan.

"Seperti yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Huda di Lampung Selatan, yang secara mandiri melakukan budidaya ikan nila dan lele, ternak kambing, dalam upaya pemenuhan gizi santri-santrinya. Tentu saja hal ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya," ungkap Sudin.

"Saya sangat mendukung tercapainya kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi melalui dukungan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Meskipun dari tahun ke tahun tren anggarannya mengalami penurunan," sambungnya.

Sudin membeberkan, anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15,318 triliun dan Rp14,734 triliun karena data yang dibuat tidak sesuai dengan realita. Apalagi, hari ini harga beras medium sudah mencapai Rp13.000 per Kg dan harga gabah siap giling di Jawa Tengah Rp7.500-Rp8.000 per Kg.

Kemudian anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp464,77 miliar (2023) dan Rp442,63 Miliar (2024). Sudin berharap anggaran itu dapat dimanfaatkan dengan baik melalui perencanaan penyusunan program dan kegiatan yang matang dan terukur.

Sehingga bisa mendapatkan hasil produksi pangan sesuai target yang ditentukan. Sebagai gambaran, kata Sudin, untuk produksi padi sejak tahun 2018 hingga 2022 berturut-turut sebanyak 59,2 juta ton GKG (2018), 54,6 juta ton GKG (2019), 54,65 juta ton GKG (2020), 54,42 juta ton GKG (2021) dan 54,75 juta ton GKG (2022).

"Jika kita bandingkan antara jumlah produksi dengan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu Rp6,67 Triliun (2018) menjadi Rp3 triliun pada tahun 2023. Ternyata, penurunan anggaran tidak berdampak signifikan terhadap jumlah produksi," jelasnya.

"Artinya, bisa saja untuk jumlah alokasi anggaran yang sama dialokasikan untuk kegiatan pengembangan komoditas pertanian lain. Sehingga menjadi lebih beragam. Hal ini saya rasa dapat menjadi salah satu topik diskusi pada webinar hari ini," lanjutnya.

Menurut Sudin, perlu dukungan program dan penganggaran dalam pembangunan pertanian khususnya pembangunan pangan dengan pengalokasian anggaran yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas pangan utama hingga upaya peningkatan penganekaragaman pangan guna mengatasi kerawanan pangan.

"Melalui kegiatan Webinar Kebangsaan hari ini, saya berharap dapat diperoleh masukan-masukan dan ide yang konstruktif yang akan bermuara pada strategi dan pendekatan yang akan dikembangkan dalam perlindungan dan pemberdayaan pertanian keluarga," paparnya

Sehingga bisa berkontribusi pada terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun. Ia berharap, perhatian dan dukungan LDII terhadap isu pangan dan gizi tidak berhenti sampai di webinar ini saja.

"Melainkan terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan. Terlebih lagi, pangan dan kesehatan merupakan salah satu komponen 8 bidang pengabdian dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia," imbuhnya.

Sementara, Ketua DPP LDII, Chriswanto Santoso mengatakan, isu kedaulatan pangan dan gizi harus menjadi prioritas untuk membantu negara dalam rangka bertahan dari tekanan dan tidak bergantungan dengan negara lain serta bisa mandiri untuk menentukan nasib bangsa.

"Saya berharap ini tidak berhenti disini. Saya kemarin melihat di internet bagaimana tentang hortikultura pangan di rumah tangga. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan di tingkat keluarga. Jika itu sudah terbentuk, maka kita akan mempunyai daya tahan pangan yang luar biasa," katanya.

Ikut serta dalam webinar tersebut adalah Peneliti Ahli Utama BRIN/Ketua LDII Prof. Dr. Ir. Rubiyo, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN Prof. Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti dan Anggota PPKK DPP LDII/Psikolog Dr. Dewi Ilma Antawati. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Senin, 25 September 2023 dengan judul "Sudin: Kedaulatan Pangan dan Gizi Tidak Bisa Ditawar Lagi"