Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 8.568 personel gabungan TNI-POLRI, Basarnas, Satpol-PP hingga instansi pemerintah disiagakan guna pengamanan Pemilu 2024 mendatang di Lampung.

Selain itu, Polda Lampung juga akan menyiagakan pasukan unit siber guna mengantisipasi hoax selama masa Pemilu 2024.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan Polda Lampung sendiri akan mengerahkan sekitar 1.573 personel.

"Untuk pengamanan fisik polres jajaran sebanyak 5.140 personel," ujar Helmy, saat apel pasukan Mantap Brata Krakatau 2023 di Lapangan Korpri, Selasa (17/10/2023).

Sementara total personel gabungan yang akan dikerahkan sebanyak 8.568 personel. "Terdiri dari TNI, Basarnas, Satpol-PP hingga instansi pemerintah setempat," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengerahkan pasukan siber guna antisipasi dan penanganan bentuk pelanggaran di dunia maya.

"Kita juga antisipasi maraknya hoaks, black campaign maupun kampanye negatif lainnya," imbuhnya.

Dimana, tim siber tersebut akan memetakan pergerakan bentuk kampanye di media sosial bersama Bawaslu dan KPU Lampung.

Helmy menjelaskan, Pemilu 2024 mendatang diperkirakan lebih kompleks dari pemilu sebelumnya. "Yaitu menyangkut pada digelarnya pemilu dilakukan secara serentak dengan waktu yang berdekatan, diantaranya Pilpres, Pileg hingga Pilkada," jelasnya.

"Jaraknya sangat berdekatan dan luas area juga bertambah. Jadi kompleksitasnya lebih beragam," sambungnya.

Dirinya mengatakan, kesiapan pihak keamanan itu membuktikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat untuk mengamankan berbagai tahapan Pemilu 2024 mendatang.

Helmy juga meminta kepada masyarakat Lampung agar berperan aktif dalam mensukseskan berbagai tahapan pemilu mendatang.

"Dengan menjaga kondusifitas lingkungan terkecil, hingga pemilu dapat berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Sementara Ketua Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, black campaign atau hoaks menjadi perhatian dalam pengawasan selama masa kampanye pemilu.

"Kita harap ada kesadaran dari masyarakat tidak adanya isu pembelahan di masyarakat, misalnya ada akun seruan isu SARA langsung lapor ke Polri langsung take down," ucapnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya akan mengawasi akun-akun media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU. "Setiap peserta pemilu wajib mendaftarkan akun resmi," pungkasnya. (*)