Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung mencatat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah dearah (LKPD) tahun 2022, terdapat lima pemerintah daerah (Pemda) di Lampung yang mengalami defisit anggaran. 

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Yusnadewi mengatakan, kelima pemda tersebut yakni Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Lampung Timur.

“Kita temukan ada beberapa daerah yang anggarannya defisit, karena perencanaannya tidak baik,” ujar dia saat menggelar media workshop di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (17/10).  

Menurutnya, terjadinya defisit anggaran dikarenakan tidak disesuaikan antara belanja dengan kemampuan pendapatan oleh pemda tersebut.

“Harusnya itu dievaluasi. Kalau target pendapatannya tidak tercapai, tolong belanjanya disesuaikan. Pendapatan tidak sampai tapi belanjanya tidak disesuaikan. Akhirnya jadi hutang,” ucap dia.

Dari data yang dihimpun, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2022 Kabupaten Lampung Timur, pendapatan diproyeksikan Rp2,33 triliun dari sebelumnya Rp2,21 triliun. Atau mengalami peningkatan Rp124,66 miliar.

Proyeksi pendapatan itu antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp313,8 miliar dan pendapatan transfer Rp2,025 triliun.

Selanjutnya, belanja daerah diproyeksikan Rp2,37 triliun dari sebelumnya Rp2,36 triliun. Atau meningkat Rp9,03 miliar. Itu antara lain akan dialokasikan untuk belanja operasi Rp1,62 triliun, belanja modal Rp284 miliar, belanja tidak terduga Rp3,65 miliar, dan belanja transfer Rp467,70 miliar.

Dengan adanya selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, maka pada APBDP tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp37,7 miliar. Namun defisit itu akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan mencapai Rp39,79 miliar. (*)