Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah menganggarkan Rp80 miliar untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Dari dana yang digelontorkan tersebut, terbesar diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu mencapai Rp50 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung M Nur Ramdhan, mengatakan dana Rp80 miliar untuk KPU dan Bawaslu ini pencairannya setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Paling besar ada di KPU yaitu Rp50 miliar lebih, sementara sisanya itu Bawaslu," ujar Ramdhan, Rabu (8/11/2023).

Ramdhan mengaku, dana tersebut dianggarkan di APBD perubahan 2023 juga dianggarkan di APBD murni 2024.

"Dibagi dua penganggarannya, kalau di APBD perubahan itu sekitar Rp20 miliar sementara Rp60 miliar itu di APBD murni 2024," ungkapnya.

Dana tersebut sampai saat ini belum dicairkan, lantaran menunggu penandatanganan NPHD.

"Setelah penandatanganan NPHD dari provinsi baru uang itu bisa dicairkan," jelasnya.

Katanya, untuk penggunaan secara rinci, ada pada Bawaslu dan KPU yang mengetahui, sementara Pemkot hanya hibah.

"Kalau kita pemkot ini sifatnya hanya hibah, untuk digunakan dalam proses pilkada yang aman dan lancar," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung Apriliwanda menyampaikan, untuk Pilkada 2024 pihaknya mendapatkan dana sebesar Rp25 miliar.

"Dana Rp25 M ini pencairannya 14 hari setelah penandatanganan NPHD," kata dia.

Apriliwanda juga menyampaikan, bahwa untuk saat ini dalam proses pembuatan rekening.

"Sekarang rekening penampungnya belum jadi. Lagian penandatanganan NPHD nya juga baru di tanggal 10 November besok, dana itu nantinya akan kita gunakan untuk semua tahapan pilkada 2024," tandasnya. (*)