Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menyusul insiden di Bitung, Sulawesi Utara, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Lampung mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga situasi kondusif menjelang pemilihan umum.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor PWNU Lampung, kedua organisasi ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai toleransi dan kebersamaan.

Pernyataan ini juga mendukung tindakan preventif pemerintah dalam menangani situasi dan mengajak masyarakat untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memprovokasi ketegangan.

Ketua PWNU Lampung, H Puji Raharjo, dan Ketua PW Muhammadiyah Lampung, Prof Sudarman, mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh provokasi yang dapat mengganggu stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menjelang pemilihan umum.

Baca juga : Kerjasama PWNU dan PW Muhammadiyah Lampung: Seruan untuk Tidak Terprovokasi di Tengah Ketegangan Sosial

Insiden di Bitung, yang diduga dipicu oleh provokasi terkait dukungan terhadap Palestina dan Israel, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas sosial yang lebih luas.

Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua organisasi juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif di tahun politik ini, menghindari provokasi dan penyebaran isu SARA yang dapat mengganggu pesta demokrasi.

Baca juga : PWNU dan Muhammadiyah Lampung Mengecam Tindakan Kekerasan yang Terjadi di Kota Bitung

Pernyataan ini merupakan langkah awal dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan informasi yang tidak akurat yang dapat memperburuk situasi.

PWNU dan PW Muhammadiyah Lampung berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga agar situasi tetap damai, rukun, toleran, sejahtera, dan kondusif menjelang pemilihan umum.

Kedua organisasi ini menekankan pentingnya persatuan dan dialog dalam menghadapi situasi yang menegangkan, khususnya menjelang pemilu.

Mereka mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi yang tidak akurat dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi, demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional dalam suasana demokrasi. (*)